Ia menambahkan, kesamaan pemahaman antara pemerintah daerah dan seluruh pihak terkait sangat penting agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih efektif, efisien, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kegiatan tersebut diikuti oleh kepala dinas dan perwakilan perangkat daerah kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan, kepala UPTD pelabuhan perikanan atau yang mewakili, pejabat terkait, serta operator pengelola data Aplikasi XSTAR.
Dalam kesempatan itu, Eddy juga menekankan pentingnya sinergi dan koordinasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta seluruh pemangku kepentingan guna mendukung pengelolaan energi yang tepat sasaran dan berkelanjutan di Kalimantan Selatan.
“Kami mengharapkan adanya sinergi dan koordinasi yang semakin baik antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta seluruh pemangku kepentingan terkait dalam rangka mendukung pengelolaan energi yang tepat sasaran dan berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Selatan,” katanya.
Atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, ia juga menyampaikan apresiasi kepada BPH Migas yang telah memberikan dukungan melalui kegiatan sosialisasi tersebut, serta kepada seluruh peserta yang berpartisipasi aktif dalam mengikuti kegiatan.
Diharapkan, melalui pemanfaatan Aplikasi XSTAR dan penerapan regulasi terbaru BPH Migas, proses penerbitan surat rekomendasi pembelian BBM bersubsidi dapat berjalan lebih tertib, transparan, dan akuntabel sehingga penyaluran energi bersubsidi benar-benar tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan.
Kegiatan Sosialisasi dan Monitoring Evaluasi Peraturan BPH Migas Nomor 4 Tahun 2025 tersebut secara resmi dibuka oleh Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Selatan dengan harapan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang energi di Kalimantan Selatan. (Wartabanjar.com/MC Kalsel/*)
Editor Restu
