Dijelaskan, terdapat pembatasan volume pembelian BBM subsidi yang terintegrasi dalam sistem QR Code dan dalam pelaksanaannya, petugas SPBU memiliki peran penting untuk melakukan verifikasi langsung terhadap pengguna QR Code saat transaksi pembelian.
Implementasi pengawasan di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait keterbatasan pengawasan terhadap penggunaan QR Code dan kepatuhan pengguna.
Adapun Gubernur H Muhidin dalam arahannya, menyampaikan bahwa perlu dilakukan penguatan sistem pengendalian dalam penggunaan QR Code, termasuk kajian penerapan mekanisme yang lebih ketat dengan mengintegrasikan data kendaraan melalui STNK sehingga dapat meminimalisasi penyalahgunaan BBM subsidi.
Gubernur juga meminta Pertamina menjelaskan secara rinci mekanisme pengendalian dan pengawasan penggunaan barcode/QR Code BBM subsidi serta langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan.
Dalam proses pengisian dan distribusi BBM dari depo, perlu dilakukan pengaturan yang lebih terkoordinasi dan serentak guna menghindari terjadinya antrean panjang maupun keterlambatan pasokan di wilayah Kalsel.
Arahan gubernur adalah diperlukan sinergi yang lebih kuat antara Pertamina, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan pengelola SPBU untuk memastikan distribusi BBM berjalan lancar dan tepat sasaran.
Pertemuan ini menghasilkan kesimpulan bahwa kelangkaan dan antrean BBM yang terjadi perlu ditelusuri lebih lanjut mengingat kuota BBM subsidi yang tersedia secara data mencukupi kebutuhan masyarakat.
