Dalam proses pengisian dan distribusi BBM dari depo, perlu dilakukan pengaturan yang lebih terkoordinasi dan serentak guna menghindari terjadinya antrean panjang maupun keterlambatan pasokan di wilayah Kalsel.

Arahan gubernur berikutnya adalah diperlukan sinergi yang lebih kuat antara Pertamina, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan pengelola SPBU untuk memastikan distribusi BBM berjalan lancar dan tepat sasaran.

Pertemuan ini menghasilkan kesimpulan bahwa kelangkaan dan antrean BBM yang terjadi perlu ditelusuri lebih lanjut mengingat kuota BBM subsidi yang tersedia secara data mencukupi kebutuhan masyarakat.

Pengawasan terhadap penyalahgunaan BBM subsidi, termasuk indikasi penimbunan dan praktik premanisme dalam distribusi BBM, perlu ditingkatkan melalui koordinasi lintas instansi.

Kemudian, Pertamina diminta melakukan evaluasi dan penyempurnaan sistem pengendalian QR Code agar lebih efektif dalam memastikan BBM subsidi diterima oleh pihak yang berhak.

Hal penting lain, perlu dilakukan pengaturan distribusi dan pengisian BBM dari depo secara lebih terencana dan merata untuk mencegah antrean serta gangguan pasokan di daerah.

BACA JUGA: Satgas BBM Kalsel Sidak Tujuh SPBU di Banjarbaru-Banjarmasin, Tak Ada Penyelewengan

BACA JUGA: Kapolda, Gubernur dan PT Pertamina Bahas Kelangkaan BBM di Kalsel

Terakhir, hasil pembahasan akan menjadi bahan tindak lanjut bersama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Polda Kalimantan Selatan, dan PT Pertamina Patra Niaga.

Turut hadir juga di pertemuan ini petinggi Polda Kalsel,di antaranya adalah Wakapolda, Irwasda, Karo Ops, Dir Krimum, Dir Krimsus, Wadir Polair, dan Kasubdit Ekonomi Dit Intelkam.

Sedangkan pihak PT. Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, selain dihadiri Executive General Manager), Isfahani, juga ada Bondan Tri Wibowo selaku ales Area Manager PT. Pertamina Patra Niaga Kalsel. (wartabanjar.com/sal/Adpim/*)

Editor: Yayu