WARTABANJAR.COM, PELAIHARI- Bidang Hukum (Bidkum) Polda Kalimantan Selatan menggelar sosialisasi hukum mengenai aturan pidana terbaru bagi jajaran perwira dan personel kepolisian setempat, bertempat di Aula Satya Brata Mapolres Tanah Laut, Selasa (2/6/2026).

Agenda pembekalan ini dihadiri langsung oleh Wakapolres Tanah Laut, Kompol Thomas Afrian, sejumlah Pejabat Utama (PJU), para Kapolsek, serta perwakilan personel dari berbagai bagian, satuan, seksi, hingga tingkat polsek jajaran.

Penyuluhan tersebut dilaksanakan sebagai langkah strategis untuk memperluas wawasan serta pemahaman para anggota korps baju cokelat terhadap dinamika regulasi perundang-undangan terkini.

Melalui pembekalan ini, seluruh personel diharapkan mampu mengemban tugas kepolisian secara profesional, proporsional, dan tetap berada koridor hukum yang berlaku saat melayani masyarakat.

Dalam sesi pemaparan, Tim Bidkum Polda Kalimantan Selatan mengupas tuntas materi utama mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Selain membedah aturan baru tersebut, tim penyuluh juga menekankan pentingnya penguatan disiplin internal guna mengantisipasi terjadinya pelanggaran hukum, baik yang bersinggungan dengan disiplin kerja maupun Kode Etik Profesi Polri (KKEP).

BACA JUGA: Siaga Kamtibmas, Personel Polres Tanah Laut Perdalam Fungsi Teknis Samapta

BACA JUGA: Pastikan Tetap Profesional, Personel Sat Samapta Polres Tanah Laut Uji Ketangkasan Drill Borgol

Tim Bidkum Polda Kalsel mengingatkan jajaran Polres Tanah Laut agar selalu memedomani ketentuan hukum dan aturan kedinasan secara ketat.

Kepatuhan ini dinilai krusial demi memelihara integritas personel sekaligus menjaga marwah dan tingkat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

Merespons jalannya agenda tersebut, Wakapolres Tanah Laut, Kompol Thomas Afrian menyambut positif inisiatif penyuluhan ini.

Ia meminta seluruh peserta yang hadir untuk menyerap materi secara saksama agar dapat diimplementasikan secara nyata saat bertugas di lapangan.

"Kegiatan ini menjadi sarana yang sangat penting untuk meningkatkan wawasan hukum personel. Dengan pemahaman hukum yang baik, diharapkan seluruh anggota dapat menghindari berbagai bentuk pelanggaran dan senantiasa melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujarnya.