Dalam kesempatan tersebut, Saidi Mansyur juga meminta dukungan penuh seluruh perangkat daerah terhadap survei efektivitas pengendalian korupsi yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Pegawai diminta mengisi survei secara jujur, objektif dan tanpa intervensi.
Menurutnya, hasil survei tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
Penertiban aset daerah turut menjadi sorotan dalam rakor.
Seluruh SKPD diminta meningkatkan tertib administrasi barang milik daerah, melakukan rekonsiliasi data, serta memastikan seluruh aset tercatat sesuai kondisi riil.
“Kepala SKPD bertanggung jawab penuh atas pengamanan administrasi, fisik dan hukum aset daerah,” tegasnya.
Saidi juga menekankan tindak lanjut rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait transparansi anggaran, pengadaan barang dan jasa, benturan kepentingan, pengendalian gratifikasi serta manajemen risiko.
“Marilah kita jaga kepercayaan masyarakat melalui peningkatan integritas dan kualitas tata kelola pemerintahan di Kabupaten Banjar,” harapnya.
Selain itu, Pemkab Banjar berencana memperluas program infrastruktur dasar, di antaranya perbaikan rumah tidak layak huni serta peningkatan penerangan jalan bagi masyarakat. (wartabanjar.com/IKhsan/*)
Editor Restu
