Sejumlah nelayan lokal membongkar adanya dugaan permainan serupa, di mana jatah solar dipotong secara paksa.

BACA JUGA: Polda Kalsel Kawal Ketahanan Pangan, Pasang Badan Jaga Stabilitas Harga Jagung di Tanah Laut

Mereka bahkan mengaku mengalami tindakan intimidasi ketika mencoba menyuarakan haknya.

Hal ini membuat para nelayan kecil di kedua desa tersebut berada dalam posisi terjepit dan kesulitan untuk melaut mencari nafkah.

Padahal, berdasarkan regulasi nasional yang berlaku, harga eceran resmi untuk BBM bersubsidi jenis Solar (Biosolar) telah dipatok pemerintah sebesar Rp6.800 per liter demi menopang ekonomi masyarakat pesisir, namun realitanya, akibat gurita praktik "mafia solar" ini, harga di tingkat nelayan lapangan kerap melonjak jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) tersebut.

Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi, M. Ilmi, menegaskan bahwa para mahasiswa, pemuda, dan elemen masyarakat tidak akan tinggal diam melihat nasib nelayan yang terus dipermainkan tanpa ada penyelesaian konkrit dari instansi berwenang.

​"Kami dari Aliansi Tuntung Pandang menuntut ketegasan dari para wakil rakyat. Besok kami membawa sejumlah tuntutan sikap yang wajib dipenuhi dan disikapi serius oleh DPRD Kabupaten Tanah Laut," tegas M. Ilmi dengan lantang di hadapan massa konsolidasi hari ini.

Gerakan ini berjanji akan mengawal kasus tersebut hingga tuntas ke meja legislatif dan menolak bungkam sebelum mendapat komitmen nyata dari para wakil rakyat untuk mengusut tuntas mafia distribusi tangki solar di Tanah Laut.

​"Sekian dari kami, diam tertindas atau bangkit melawan sebab diam adalah bentuk pengkhianatan! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup nelayan!" pungkas Ilmi membakar semangat massa. (Wartabanjar.com/Gazali)

Editor: Yayu