WARTABANJAR.COM – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalimantan Selatan menggelar Rapat Sidang Pleno I Komisi Irigasi Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026 pada 27 April 2026 di Banjarmasin.
Rapat sidang pleno I Komisi Irigasi Kalsel ini melibatkan Balai Wilayah Sungai Kalimantan III, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Pertanian, BMKG, Komisi Irigasi kabupaten/kota, hingga Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A).
Adapun ruang strategis tersebut untuk merumuskan langkah konkret menghadapi ancaman kekeringan, banjir, hingga gangguan produksi pertanian.
Baca Juga ABK KM Cemara Nusantara 6 Terseret Arus Sungai Barito
Ketua Harian Komisi Irigasi Kalsel sekaligus Kepala Dinas PUPR Kalsel, M. Yasin Toyib, menegaskan bahwa perubahan iklim kini bukan lagi ancaman jangka panjang, melainkan kondisi nyata yang telah berdampak langsung pada sektor pertanian.
Ia menyebut fenomena El Nino, La Nina, dan anomali cuaca telah mengacaukan pola musim, memicu kekeringan ekstrem di satu sisi dan banjir berulang di sisi lain, termasuk banjir rob di wilayah pesisir dan rawa pasang surut.
“Dampaknya sudah kita rasakan, mulai dari keterlambatan tanam, gagal panen, kerusakan jaringan irigasi, hingga meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan. Ini ancaman serius bagi ketahanan pangan,” ujar Yasin, Kamis (30/4/2026).
Ia menekankan pentingnya keputusan yang dihasilkan dalam sidang pleno bersifat operasional dan dapat segera diterapkan di lapangan.
Informasi iklim dari BMKG, misalnya, diharapkan tidak hanya berupa data, tetapi dapat diterjemahkan menjadi panduan waktu tanam, mitigasi kekeringan, hingga antisipasi potensi karhutla.
Selain itu, Balai Wilayah Sungai diminta memperkuat peran dalam pengendalian banjir di wilayah Sungai Barito secara terintegrasi, mencakup normalisasi sungai, pengelolaan pintu air, dan konektivitas jaringan irigasi.
