WARTABANJAR.COM, TANAH BUMBU - Rapat paripurna dalam rangka Hari Jadi ke-23 Kabupaten Tanah Bumbu dimanfaatkan DPRD digelar di ruang utama dewan pada Senin (06/04/2026).

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua I DPRD, Hasanuddin tidak sekadar agenda seremonial, paripurna ini menjadi titik tekan bagi legislatif untuk memastikan kebijakan pemerintah benar-benar berorientasi pada kepentingan publik.

DPRD menilai, momentum hari jadi harus diisi dengan evaluasi menyeluruh terhadap program yang telah berjalan, sekaligus menjadi pijakan untuk memperbaiki arah kebijakan ke depan.

Baca Juga Rumah Kosong di Jaro Tabalong Hangus Terbakar, Kerugian Capai Rp500 Juta

Peran pengawasan dinilai krusial agar setiap program tidak hanya berhenti pada perencanaan, tetapi juga berdampak nyata di tengah masyarakat.

Selain itu, sambutan Bupati Andi Rudi Latif yang disampaikan Sekretaris Daerah Yulian Herawati menegaskan bahwa rangkaian HUT ke-23 difokuskan pada kegiatan yang bersifat solutif dan menyentuh kebutuhan masyarakat.

Pendekatan tersebut mendapat perhatian DPRD, yang menilai langkah itu sebagai upaya menghadirkan program yang lebih terukur manfaatnya. Meski demikian, dewan menekankan pentingnya konsistensi pelaksanaan di lapangan.

Sejumlah agenda disiapkan pemerintah daerah untuk mengisi peringatan hari jadi.

Di antaranya pembukaan ratusan lowongan kerja melalui job fair yang melibatkan belasan perusahaan, pemberdayaan puluhan pelaku UMKM, hingga penataan pedagang kaki lima melalui penyediaan lokasi khusus selama kegiatan berlangsung.

Upaya menjaga stabilitas ekonomi masyarakat juga dilakukan melalui pasar murah, yang diharapkan mampu membantu warga memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau.

Selain sektor ekonomi, perhatian juga diberikan pada penguatan kapasitas aparatur desa, kegiatan edukatif, hingga pelestarian nilai-nilai budaya lokal.

Salah satunya melalui festival budaya maritim dan Pesta Adat Mappanre Ri Tasie yang dijadwalkan berlangsung pertengahan April.

Adapun apel puncak peringatan akan dilaksanakan pada 8 April 2026, melibatkan unsur pemerintah daerah dan masyarakat sebagai simbol kebersamaan dalam pembangunan.