WARTABANJAR.COM, PELAIHARI – Pemerintah Kabupaten Tanah Laut terus berupaya meningkatkan pembangunan yang ramah gender. Salah satu langkah yang dilakukan adalah memperkuat sinergi dengan DPRD melalui pemanfaatan Pokok Pikiran (Pokir) sebagai jalur pengusulan program dari masyarakat.

Hal tersebut menjadi fokus dalam Rapat Koordinasi yang digelar di Aula Kartini Pelaihari pada Senin (2/3/2026), yang dihadiri unsur pemerintah daerah, legislatif, serta berbagai organisasi perempuan.

Kepala Dinas P3AP2KB Tanah Laut, Maria Ulfah, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan menyerap aspirasi perempuan secara langsung agar dapat dimasukkan ke dalam kebijakan pembangunan daerah.

“Kami ingin memastikan bahwa kebutuhan perempuan di Tanah Laut benar-benar tercermin dalam program pembangunan dan penganggaran daerah,” katanya.

Anggaran Responsif Gender Baru 17,87 Persen

Maria mengungkapkan bahwa capaian anggaran responsif gender di Tanah Laut saat ini masih berada di angka 17,87 persen. Angka tersebut masih cukup jauh dari target nasional yang ditetapkan sebesar 40 persen.

Menurutnya, kondisi ini menjadi tantangan sekaligus motivasi bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat komitmen terhadap pembangunan yang lebih inklusif.

Ia juga menekankan pentingnya pengarusutamaan gender dalam setiap program pembangunan agar perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam berbagai sektor.

DPRD Siap Menjadi Penghubung Aspirasi

Anggota DPRD Tanah Laut, Hj. Endang Isnawangsih, menegaskan bahwa lembaga legislatif siap menjadi penghubung antara aspirasi masyarakat dengan kebijakan pemerintah daerah.

Melalui mekanisme Pokir DPRD, berbagai usulan dari organisasi perempuan diharapkan dapat masuk dalam program pembangunan daerah.

“Sebagai wakil rakyat, kami berkewajiban memperjuangkan aspirasi masyarakat, termasuk organisasi perempuan agar kebijakan pembangunan lebih tepat sasaran,” ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya program yang menyentuh persoalan mendasar seperti penanganan kekerasan terhadap perempuan, peningkatan ekonomi keluarga, serta akses pendidikan dan kesehatan.

Kolaborasi untuk Peningkatan Kesejahteraan

Dalam forum tersebut, sejumlah organisasi perempuan juga menyampaikan pandangan dan usulan terkait program yang dinilai penting bagi masyarakat.

Para peserta menilai keterlibatan mereka dalam proses perencanaan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang mekanisme pembangunan daerah.