WARTABANJAR.COM, WASHINGTON DC – Pemerintah Indonesia menegaskan komitmen memperkuat kedaulatan pengelolaan sumber daya alam di tengah penguatan kerja sama ekonomi Indonesia–Amerika Serikat (AS). Salah satu langkah strategis yang dipercepat adalah divestasi tambahan saham di PT Freeport Indonesia.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa proses negosiasi perpanjangan operasi PT Freeport Indonesia telah berlangsung intensif dalam dua tahun terakhir. Pembahasan melibatkan Pemerintah Indonesia, MIND ID, dan Freeport-McMoRan.
“Puncak produksi Freeport diperkirakan terjadi pada 2035. Saat ini produksi konsentrat sekitar 3,2 juta ton per tahun, menghasilkan sekitar 900 ribu ton tembaga dan 50–60 ton emas,” ujar Bahlil dalam konferensi pers di Washington, DC, Jumat (20/2) waktu setempat.
Menurutnya, proyeksi produksi tersebut menjadi dasar penting bagi pemerintah untuk menjamin keberlanjutan operasional tambang di Timika, Papua. Saat ini, Indonesia memegang 51 persen saham di PT Freeport Indonesia.
Dalam skema perpanjangan kontrak, pemerintah menargetkan divestasi tambahan sebesar 12 persen tanpa biaya akuisisi. Dengan demikian, total kepemilikan nasional diproyeksikan meningkat menjadi 63 persen pada 2041.
“Sebagian saham tambahan itu juga akan dialokasikan kepada pemerintah daerah Papua,” tambah Bahlil.
