Ia meyakini, kolaborasi yang kuat antara pemerintah, kepolisian, dan penyuluh akan berujung pada stabilitas ekonomi yang nyata bagi masyarakat Banua.

"Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, legislatif, dinas pertanian, kepolisian, serta para penyuluh, program ini diyakini mampu meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus menjaga stabilitas pangan di wilayah Kalimantan Selatan," pungkas Kapolda.

Sejalan dengan visi tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPRD Tanah Laut, Hj. Endang Isnawangsih, S.H., memberikan dukungan penuh dari sisi legislatif.

Ia berharap forum ini melahirkan langkah nyata, bukan sekadar teori di atas kertas.

"Saya berharap hasil FGD dapat menjadi rekomendasi kebijakan yang konkret dan implementatif bagi pemerintah daerah dalam pengembangan komoditas jagung secara berkelanjutan," ujar Endang.

BACA JUGA: HEBOH! Data IDF Sebut Ada Pemuda Berkewarganegaraan Indonesia Diduga Jadi Prajurit Israel

Sementara itu, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Tanah Laut, Ir. M. Faried Widyatmoko, menyatakan kesiapan teknis instansinya untuk terjun langsung bersama Polri dan PPL di lapangan.

"Kami siap bersinergi dengan kepolisian dan para penyuluh dalam memberikan pendampingan teknis kepada petani," jelas Faried.

Fokus utama kini diarahkan pada modernisasi alat dan penguatan lembaga tani demi mengejar target Tanah Laut sebagai pemasok jagung unggulan di Kalimantan Selatan.

"Program peningkatan luas tanam, penguatan kelembagaan petani, serta pemanfaatan teknologi pertanian modern menjadi fokus utama dalam mendukung Tanah Laut sebagai sentra jagung unggulan di Kalimantan Selatan," tutupnya. (wartabanjar.com/gazali)

Editor: Yayu