Ummul Qura di Arab Saudi Tetapkan 1 Ramadhan pada 18 Februari
WARTABANJAR.COM - Muhammadiyah melalui Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) telah menetapkan bahwa 1 Ramadan akan jatuh pada Rabu, 18 Februari 2026.
Penetapan 1 Ramadhan 1447 H pada Rabu, 18 Februari 2026 ini sama dengan kalender Ummul Qura di Arab Saudi.
Satu hal yang sering memicu pertanyaan adalah mengapa Muhammadiyah kerap merujuk pada wilayah yang jauh, seperti Alaska, dalam menentukan awal bulan.
Baca Juga Live Streaming Sidang Isbat Penentuan 1 Ramadhan 1447 H
Jawabannya terletak pada konsistensi. Muhammadiyah memegang teguh hasil Kongres Internasional Penyatuan Kalender 2016 di Istanbul yang menetapkan kriteria visibilitas pada tinggi bulan minimal 5 derajat dan elongasi 8 derajat.
Secara matematis, pada tanggal 17 Februari petang, kriteria ketat ini terpenuhi di wilayah Amerika Utara (termasuk Alaska).
Namun, jika kita menarik garis ke titik yang lebih dekat secara emosional dengan umat Islam, yakni Kakbah, faktanya tidak jauh berbeda.
Menurut Sekretaris Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Muhamad Rofiq Muzakkir pada Selasa (17/02), secara de facto, pelaksanaan puasa kita kemungkinan besar akan berbarengan dengan Ummul Qura di Arab Saudi.
Kalender Ummul Qura yang digunakan Saudi Arabia memiliki karakteristik yang unik. Berdasarkan situs resminya, Ummul Qura menggunakan prinsip bahwa asal bulan terbenam setelah matahari (moonset after sunset), maka bulan baru sudah dimulai. Tidak ada syarat ketinggian minimum tertentu.
Pada petang hari tanggal 17 Februari di Mekah, posisi bulan sudah berada di atas ufuk (positif). Artinya, menurut kriteria Ummul Qura, syarat masuknya bulan baru sudah terpenuhi. Dengan demikian, penduduk di tanah suci pun akan memulai tarawih di malam yang sama dengan warga Muhammadiyah di Indonesia.
Perlu dipahami bahwa perbedaan istilah atau rujukan geografis hanyalah persoalan metodologi untuk mencapai akurasi. Muhammadiyah menyebut “Alaska” bukan untuk gaya-gayaan atau menjauhkan diri dari realitas lokal, melainkan bentuk kepatuhan pada keputusan Munas Tarjih di Pekajangan yang mengadopsi standar global.