Tanpa pengawasan yang kuat, skema ini berisiko menjauh dari tujuan awalnya dan berpotensi menurunkan kualitas layanan kesehatan yang seharusnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
Nor Fajri menilai masukan dari DPRD Jawa Barat memberikan gambaran nyata mengenai peluang sekaligus risiko penerapan UOBK di sektor kesehatan.
BACA JUGA: Protes Kejahatan Israel, Warga Iran Unjuk Rasa Bakar Boneka Raksasa Berhala Baal
Pengalaman tersebut, menurutnya, menjadi cermin penting bagi Kalimantan Selatan dalam menimbang kebijakan serupa agar tidak berhenti pada aspek administratif semata.
Fajri menegaskan, hasil studi komparasi ini akan dijadikan bahan pertimbangan dalam perumusan rekomendasi kebijakan Komisi IV DPRD Kalimantan Selatan.
“Masukan dari Jawa Barat akan kami kaji secara mendalam untuk memastikan setiap kebijakan yang diambil benar-benar berdampak pada peningkatan mutu layanan kesehatan bagi masyarakat Kalimantan Selatan,” ujarnya. (wartabanjar.com/dprdkalsel)
Editor: Yayu
