WARTABANJAR.COM, PELAIHARI – Sejak digulirkan pada tahun 2017, program bedah rumah di bawah komando Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH) Tanah Laut.

Kepala Dinas DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut, Gusti Dwi Erzandi, ST, MT, menyampaikan bahwa tahun 2026 menjadi momentum penting bagi pihaknya untuk kembali melakukan akselerasi rehabilitasi rumah warga.

"Tahun 2017 dimulai kegiatan bedah rumah di DPRKPLH melalui program BSPS. Jumlah unit rumah yang ditargetkan untuk direhabilitasi pada tahun 2026 total ada 510 unit rumah, termasuk pemenuhan SPM rumah korban bencana," ujar Gusti Dwi Erzandi saat menyampaikan ke Wartabanjar.com via WhatsApp, Sabtu (24/1/2026).

Baca Juga Bakal Tanpa Penonton, ini Link Nonton Streaming Barito Putera vs Persiba Balikpapan Malam ini

Langkah sigap dinas ini terlihat dari pemetaan prioritas yang menyasar langsung titik-titik krusial, seperti penanganan bagi warga terdampak bencana di wilayah tertentu.

"Wilayah yang mendapatkan porsi terbanyak atau menjadi prioritas di desa Bumi Harapan Kec. Bumi Makmur sebanyak 26 unit rumah untuk pelaksanaan pemenuhan SPM Rumah korban bencana. Untuk rehabilitasi di luar SPM terbanyak ada di desa Tabanio dan desa Tambang Ulang masing-masing sebanyak 20 unit rumah," terangnya secara rinci.

Meskipun saat ini masih tercatat ribuan unit rumah yang memerlukan penanganan, Dinas PRKPLH tetap optimis bergerak dengan data yang akurat guna menuntaskan sisa pekerjaan rumah tersebut secara bertahap.

"Sampai dengan tahun 2026 sisa rumah tidak layak huni yang belum tertangani ada 1.310 unit rumah," ungkap Erzandi.

Ia juga menegaskan bahwa standar kelayakan tetap menjadi acuan utama dalam pemberian bantuan. Hal ini mencakup tiga aspek vital: keselamatan bangunan, kesehatan penghuni, dan luas bangunan yang memadai.

Demi menjaga integritas program, pihak dinas memastikan akan terus melakukan pengawasan ketat terhadap validitas data penerima.

Sebagai penutup, Erzandi menekankan bahwa program ini memiliki sasaran yang sangat spesifik guna memastikan asas keadilan sosial terpenuhi.