WARTABANJAR.COM, MARTAPURA- Pemerintah Kabupaten Banjar menyusun sejumlah langkah teknis untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan pada 2025.
Hal tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kemiskinan yang digelar Bappedalitbang Banjar di Aula BKDPSDM, Rabu (10/12/2025).
Kegiatan yang diikuti 120 peserta dari perangkat daerah, lembaga vertikal, Baznas, CSR, camat, hingga unsur TKPK ini membahas evaluasi kondisi kemiskinan serta penguatan data dan program lintas sektor.
Wakil Bupati Banjar, Habib Idrus Al Habsyi, menyampaikan meskipun persentase kemiskinan Banjar pada 2025 tercatat terendah di Kalimantan Selatan yaitu 2,74 persen, jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan masih cukup besar, namun hal ini memerlukan penanganan yang lebih terukur.
“Beberapa kendala seperti akses pendidikan, layanan kesehatan, peluang pekerjaan dan infrastruktur perlu ditangani lebih serius. Dengan kerja kolaboratif, kita berharap intervensi dapat lebih tepat sasaran,” ujarnya.
Habib Idrus juga menyoroti mulai diterapkannya Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) pada 2025.
“Kami meminta seluruh perangkat daerah menyampaikan progres serta rencana kerja yang selaras dengan kebijakan pemutakhiran data tersebut,” harapnya.
