Ia menegaskan, pemerintah daerah tidak akan tinggal diam jika kebijakan aplikator terbukti merugikan masyarakat.
“Kalau aplikator masih mengurangi pendapatan yang seharusnya diterima pengemudi, saya minta agar izinnya dicabut atau diblokir di Kalimantan Selatan,” tegasnya.
Gubernur H. Muhidin menekankan bahwa keberadaan transportasi online seharusnya memberikan manfaat bagi semua pihak, terutama para pengemudi yang menjadi ujung tombak layanan.
Ia juga berharap ke depan ada pengawasan yang lebih ketat terhadap operasional aplikator agar berjalan adil dan berpihak kepada masyarakat.
Sementara itu, perwakilan Driver Online Kalsel Bersatu (DOKB) menyampaikan apresiasi atas perhatian Gubernur terhadap aspirasi mereka, serta berharap pemerintah dapat memperjuangkan agar sistem pembagian hasil dilakukan secara transparan dan sesuai ketentuan. (Wartabanjar.com/MC Kalsel)
Editor Restu
