“Kami memahami dinamika kebijakan dari pusat, namun prinsip kami jelas — program yang menyentuh langsung masyarakat harus tetap menjadi prioritas,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kalsel II, H. M. Alpiya Rakhman, yang turut mendampingi jalannya rapat, menilai proses pembahasan RAPBD kali ini mencerminkan semangat kemitraan yang kuat antara legislatif dan eksekutif.
“Kami ingin memastikan setiap kebijakan anggaran tetap berada di jalur yang mendukung kesejahteraan rakyat. Pembahasan ini bukan sekadar formalitas, tapi bentuk tanggung jawab bersama untuk Banua,” ujar politisi Gerindra tersebut.
Dari pihak eksekutif, Sekdaprov Kalsel H. Syarifuddin, selaku Ketua TAPD, menjelaskan bahwa penyesuaian anggaran dilakukan secara selektif dan efisien, dengan fokus pada penghematan di pos administratif seperti perjalanan dinas dan kebutuhan operasional, tanpa mengganggu pelaksanaan program utama di setiap SKPD.
“Penyesuaian ini bersifat teknis, namun program-program pelayanan masyarakat tetap berjalan sesuai rencana,” tuturnya.
“Kita bersama berharap RAPBD 2026 dapat menjadi instrumen pembangunan yang efektif, efisien, dan menyejahterakan seluruh masyarakat Kalimantan Selatan,” tandas Syarifuddin. (Wartabanjar.com/Ramadan)
Editor Restu
