“Kami ingin memastikan setiap kebijakan anggaran tetap berada di jalur yang mendukung kesejahteraan rakyat. Pembahasan ini bukan sekadar formalitas, tapi bentuk tanggung jawab bersama untuk Banua,” ujar politisi Gerindra tersebut.
Dari pihak eksekutif, Sekdaprov Kalsel H. Syarifuddin, selaku Ketua TAPD, menjelaskan bahwa penyesuaian anggaran dilakukan secara selektif dan efisien, dengan fokus pada penghematan di pos administratif seperti perjalanan dinas dan kebutuhan operasional, tanpa mengganggu pelaksanaan program utama di setiap SKPD.
“Penyesuaian ini bersifat teknis, namun program-program pelayanan masyarakat tetap berjalan sesuai rencana,” tuturnya.
“Kita bersama berharap RAPBD 2026 dapat menjadi instrumen pembangunan yang efektif, efisien, dan menyejahterakan seluruh masyarakat Kalimantan Selatan,” tandas Syarifuddin. (Wartabanjar.com/Ramadan)
Editor Restu
