BGN menyoroti banyaknya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang belum memiliki sanitasi air layak, serta tidak menjalankan prosedur standar operasional (SOP) sebagaimana mestinya.
“Kondisi dapur yang tidak higienis dan tidak mengikuti standar, menjadi salah satu penyebab utama munculnya kasus keracunan makanan di sejumlah daerah,” ungkap pejabat BGN dalam laporan resminya.
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa insiden ini tidak boleh menghentikan program MBG.
“Bukan programnya yang harus dihentikan, tapi kekurangan yang harus kita perbaiki,” tegas Prasetyo saat ditemui di kawasan Monumen Nasional, Jakarta, Minggu (5/10/2025).
Ia menambahkan, mayoritas dapur MBG memang belum menerapkan SOP penyajian makanan dan kebersihan alat masak, sehingga menyebabkan lonjakan kasus keracunan di beberapa wilayah.
Presiden Prabowo disebut telah meminta agar Kepala BGN, Menteri Kesehatan, dan Menteri Sosial bergerak cepat melakukan inspeksi dan pengawasan langsung ke dapur-dapur MBG di seluruh provinsi.
Selain itu, pemerintah juga tengah menyiapkan standar baru keamanan pangan nasional untuk seluruh penyedia makanan dalam program MBG, guna memastikan peristiwa keracunan massal tak terulang lagi.(Wartabanjar.com/Sekretariat Kabinet RI)
editor: nur muhammad
