WARTABANJAR.COM, BATULICIN – Suasana tegang namun penuh harapan mewarnai halaman Kantor DPRD Tanah Bumbu (Tanbu), Selasa (16/8/2025). Ratusan guru Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan honorer dari berbagai sekolah swasta kompak menyampaikan aspirasi mereka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dipimpin Ketua Komisi I DPRD Tanbu, H. Bobi Rahman.

Dalam forum itu, belasan perwakilan guru mengutarakan sejumlah tuntutan krusial. Mulai dari permintaan Surat Keputusan (SK) sebagai dasar kepastian hukum, peluang untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), pemberian insentif bagi guru dan staf yang belum berstatus PTT, hingga penyesuaian gaji sesuai UMR dan pemberian gaji ke-13.

“Kami berharap aspirasi ini benar-benar dibahas serius dan menjadi prioritas DPRD bersama Pemkab Tanah Bumbu,” ungkap salah satu perwakilan guru penuh harap.

Keresahan Dana BOP

Kekhawatiran para guru semakin bertambah dengan adanya isu penghapusan Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) pada 2026. Selama ini, dana tersebut menjadi sumber utama pembayaran gaji. Tanpa kepastian pengganti, para guru khawatir kesejahteraan mereka makin terpuruk.

Sebagai solusi, mereka meminta Pemkab Tanbu mencontoh langkah Kabupaten Balangan, yang sudah memberi insentif bagi guru swasta melalui Peraturan Bupati.

Menanggapi aspirasi itu, Ketua Komisi I DPRD Tanbu, H. Bobi Rahman, menegaskan pihaknya tidak tinggal diam.
“Kami akan lakukan studi banding ke Kabupaten Balangan untuk mempelajari regulasi di sana, sehingga bisa diterapkan di Tanah Bumbu tanpa melanggar aturan di atasnya,” jelasnya.

Meski belum ada keputusan final, langkah DPRD membuka ruang dialog dianggap sebagai titik terang perjuangan panjang para guru honorer dan PTT. Mereka berharap suara yang telah disampaikan tidak sekadar didengar, tetapi benar-benar diwujudkan dalam kebijakan nyata demi masa depan pendidikan di Tanah Bumbu.(Wartabanjar.com/Haidar)

editor: nur muhammad