WARTABANJAR.COM, BATULICIN – Suasana tegang namun penuh harapan mewarnai halaman Kantor DPRD Tanah Bumbu (Tanbu), Selasa (16/8/2025). Ratusan guru Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan honorer dari berbagai sekolah swasta kompak menyampaikan aspirasi mereka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dipimpin Ketua Komisi I DPRD Tanbu, H. Bobi Rahman.
Dalam forum itu, belasan perwakilan guru mengutarakan sejumlah tuntutan krusial. Mulai dari permintaan Surat Keputusan (SK) sebagai dasar kepastian hukum, peluang untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), pemberian insentif bagi guru dan staf yang belum berstatus PTT, hingga penyesuaian gaji sesuai UMR dan pemberian gaji ke-13.
“Kami berharap aspirasi ini benar-benar dibahas serius dan menjadi prioritas DPRD bersama Pemkab Tanah Bumbu,” ungkap salah satu perwakilan guru penuh harap.
Keresahan Dana BOP
Kekhawatiran para guru semakin bertambah dengan adanya isu penghapusan Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) pada 2026. Selama ini, dana tersebut menjadi sumber utama pembayaran gaji. Tanpa kepastian pengganti, para guru khawatir kesejahteraan mereka makin terpuruk.
