WARTABANJAR.COM, BATULICIN – Sorotan tajam kembali mengarah pada kinerja Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu). Dalam rapat bersama DPRD Tanbu, Jumat (3/10/2025), para wakil rakyat menyoroti minimnya armada dan posko Damkar yang dinilai memperlambat penanganan kebakaran di daerah terpencil.
Rapat yang dipimpin Makhruri, bersama sejumlah anggota DPRD, menjadi tindak lanjut dari aspirasi warga pascakebakaran SD Wonorejo di Kecamatan Kusan Hulu. Warga menilai lambannya penanganan api terjadi karena jarak posko Damkar yang terlalu jauh dari lokasi kejadian.
Mewakili Kepala Dinas Satpol PP dan Damkar Tanbu, Kabid Damkar Siti Aisyah menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan penanganan tersebut. Ia mengakui hingga saat ini, Kusan Hulu belum memiliki posko pemadam permanen.
“Sejak November 2024 kami sudah mengajukan hibah tanah untuk membangun posko baru di enam kecamatan. Namun hingga kini, baru Teluk Kepayang dan Kuranji yang menyetujui,” jelas Siti.
BACA JUGA:Bupati HST Gandeng ITPLN! Siapkan Beasiswa & Pelatihan Tenaga Listrik untuk Generasi Muda Murakata
Ia menambahkan, melalui perubahan anggaran tahun 2025, dua posko baru akan segera dibangun di wilayah tersebut. Sementara tiga kecamatan lainnya — Kusan Tengah, Karang Bintang, dan Kusan Hulu — masih menunggu proses hibah tanah.
“Karang Bintang sudah menyatakan siap menghibahkan lahan, namun prioritas pembangunan posko tahun ini difokuskan di daerah yang jauh dari pusat kota,” tambahnya.
Saat ini, Kabupaten Tanah Bumbu memiliki delapan posko Damkar di tujuh kecamatan dengan total 166 personel, terdiri atas 25 ASN, 115 tenaga P3K, dan 26 non-ASN. Distribusi terbesar berada di Simpang Empat dengan 30 personel, sedangkan kecamatan lain rata-rata memiliki 11–29 petugas.
Dalam rapat tersebut, anggota DPRD Harmanudin menekankan pentingnya pemerataan armada dan personel Damkar, terutama di kecamatan yang belum memiliki unit tetap, seperti Kuranji, Teluk Kepayang, Kusan Tengah, Karang Bintang, dan Kusan Hulu.
