Gapensi juga kecewa karena tiga proyek besar lainnya di Dinas Kesehatan, yang masih menggunakan e-catalog versi 5 antara Maret–Juli 2025, juga diberikan kepada kontraktor luar.

"Alasannya karena nilai proyek besar dan harus dipercepat, tapi tetap saja tidak melibatkan kontraktor lokal," sesal Agus.

Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Disperkim sekaligus Plt Kepala Dinas PUPR Batola, H Akhdiyat Sabari, menjelaskan bahwa keterlambatan proyek terjadi akibat transisi ke e-catalog versi 6 yang sempat terkendala teknis.

"Alhamdulillah kendala sudah diatasi. Dalam sepekan ke depan, akan ditayangkan 21 paket proyek di e-catalog versi 6," ungkapnya.

Akhdiyat menambahkan bahwa sistem zonasi dalam e-catalog 6 akan lebih menguntungkan pengusaha lokal, karena hanya kontraktor dalam zona Batola yang dapat diundang.

Ketua DPRD Batola, Ayu Dyan Liliyana, berjanji akan menjembatani permintaan audiensi Gapensi dengan kepala daerah.

"Kalau memang perlu pertemuan dengan Bupati dan Sekdakab, kami siap memfasilitasi. Surat dari Gapensi sudah masuk, hanya belum ditindaklanjuti," tegasnya.

Gapensi Batola menegaskan, mereka tidak berniat menyalahkan pihak tertentu, tetapi berharap adanya solusi bersama untuk menciptakan iklim usaha konstruksi yang adil dan sehat di Batola.(Wartabanjar.com/Frans)

Editor Restu