WARTABANJAR.COM, BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mengambil langkah strategis dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang kerap melanda setiap tahunnya.
Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kalsel, Bambang Dedi Mulyadi, mengungkapkan dari hasil Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Karhutla, Gubernur Kalsel menyampaikan komitmen kuat untuk memperkuat upaya mitigasi bencana.
Salah satu kebijakan utama yang akan segera dituangkan dalam edaran resmi adalah penganggaran satu unit pompa pemadam karhutla untuk setiap desa di seluruh kabupaten/kota di Kalsel, mulai tahun 2026.
Baca Juga
EO MTQ Kalsel Dipanggil Polres Banjar, Ada Apa?
”Ini bentuk perhatian beliau agar desa-desa di Kalsel siap menghadapi karhutla secara mandiri. Harapannya, resiko bencana bisa ditekan sejak dini,” ujarnya kepada awak media, Senin (4/8/2025) siang.
Selain pengadaan alat, Gubernur juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor yang selama ini terbukti efektif dalam menekan jumlah kejadian karhutla.
”Kerja sama antara TNI/Polri, BPBD, relawan, dan masyarakat sudah berjalan baik dan akan terus ditingkatkan,” tambah Bambang.
Saat disinggung mengenai jumlah titik api, Bambang menyebut hingga 26 Juli 2025 ada 1.900 titik api yang terdeteksi.
”Adapun luasan lahan yang terbakar mencapai 59 hektare, dari jumlah tersebut sekitar 20 hektare lahan yang terbakar berhasil dipadamkan,” jelasnya.
”Saat ini Kota Banjarbaru tercatat sebagai wilayah dengan kejadian karhutla paling dominan, namun seluruh insiden masih terkendali berkat respons tanggap yang dilakukan bersama,” lanjutnya.
Sebagai langkah lanjutan, Gubernur akan segera menandatangani surat keputusan penetapan status Siaga Darurat Karhutla untuk Kalsel.
Status ini diperlukan agar pemerintah pusat dapat segera mengirimkan bantuan, termasuk dukungan helikopter water bombing.
”Setelah status siaga darurat ditetapkan, kita akan segera koordinasi dengan pemerintah pusat untuk mobilisasi sumber daya,” jelas Bambang.
Tak kalah penting, Pemerintah daerah juga diminta untuk terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.
