“Karena sistemnya memang membuka peluang. Kalau nggak ada aturan verifikasi, ya otomatis laporan fiktif pun bisa lolos. Ini masalah serius,” ucap Lucius.
Formappi pun menyoroti lemahnya regulasi dalam pengawasan pelaksanaan dan pelaporan kegiatan reses. Jika tidak ada reformasi sistemik, lanjut Lucius, praktik manipulasi bisa terus terjadi dan menjadi hal yang lumrah di parlemen.
:Ini bisa jadi masif. Karena ya syarat administratif saja sudah cukup buat cairin dana selanjutnya,” katanya.
Baca Juga : Mantan Staf Ahli Laporkan Dugaan Reses Fiktif Mantan Anggota DPD RI Kalsel
Kini, publik menanti bagaimana Kejaksaan Agung menyikapi laporan dari Mohammad Noor tersebut. Jika terbukti fiktif, pencairan anggaran reses seharusnya dianggap bermasalah secara hukum.
“Apakah ini bisa dikategorikan sebagai kasus korupsi? Kita lihat nanti. Tapi yang jelas, ini harus diusut tuntas,” pungkas Lucius. (berbagai sumber/aar)
Editor: Andi Akbar
