“Masalah adanya desakan untuk memakzulkan Wakil Presiden itu jelas sudah masuk ke ranah politik praktis, dan itu bukan merupakan kewenangan urusan MUI, ” tegasnya.
Menurut dia, persoalan politik praktis seperti itu merupakan urusan partai politik dan para politisi yang ada di Senayan.
Buya Anwar menilai partai politik dan para politisi bebas berbuat yang terbaik menurut mereka, dengan berbagai pertimbangan yang ada, bagi perjalanan bangsa kedepannya. Sebab yang seperti itu memang wewenang mereka.
“Itu urusan partai politik dan para politisi yang ada di Senayan. Silakan saja mereka untuk berbuat yang terbaik menurut mereka bagi perjalanan bangsa ini ke depannya,” jelasnya.
Dia menegaskan bahwa yang menjadi fokus MUU adalah bagaimana mengawal kebijakan pemerintah, terutama Presiden dan Wakil Presiden, agar bisa berbuat baik dan mendapat hasil terbaik bagi bangsa dan negara ini.
“Sehingga rakyat bisa hidup dengan aman, tentram, damai, sejahtera, dan bahagia serta bisa hidup dalam suasana yang berkeadilan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya, dan ajaran agama seperti yang telah diamanatkan oleh Pancasila dan konstitusi,” tegasnya. (MUI)
Editor Restu
