WARTABANJAR.COM, BANJARMASIN - Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) secara terbuka mengabsen seluruh kepada daerah di Kalsel di Musrenbang Tahun 2025 Penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026 di Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin, Kamis (24/04) malam. Di momen itu, H Muhidin terkaget-kaget, karena hanya satu kepala daerah yang hadir di Musrenbang yang dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya. Didampingi Wakil Gubernur Kalsel, Hasnuryadi Sulaiman dan Pj Sekdaprov Kalsel, Muhammad Syarifuddin, H Muhidin menyebut satu persatu kabupaten kota di Kalsel. Bagi nama kabupaten kota yang disebut, seharusnya kepala daerah yang berdiri mewakili. Namun nyatanya, hampir 12 kepala daerah di Kalsel absen dan diwakilkan. Baca Juga Kecelakaan Maut di Jalan A Yani KM 12,5 Kalsel: Pengendara Motor Perempuan Terkapar! "Ulun handak mengabsen dulu bupati yang hadir, Tabalong mana berdiri, wakil (wakil bupati), Amuntai wakil jua, Balangan wakil jua, HSS sekda, Tapin wakil, HST wakil jua, Kabupaten Banjar wakil juga masih umrah (Bupati Banjar)," ucapnya. "Banjarbaru Pj Wali kota, nah ini walaupun setumat (sebentar), kada papa (tidak apa apa), Pj dulu," ucapnya disambut riuh para pejabat. "Banjarmasin wakil jua, Tanah Laut wakil jua, Tanah Bumbu (kepala) Bappeda di bawah lagi neh," selorohnya. Gubernur Kalsel akhirnya menemukan kepala daerah yang hadir di Musrenbang, yakni Bupati Batola. "Kotabaru sekda jua. Oh Batola, alhamdulillah Batola nah inilah Batola (Bupati H Bahrul Ilmi), ucapnya menyambut kehadiran Bupati Batola. "Bila kekurangan untuk sampah dibantu lagi. Bila perlu tanda tanganku silakan, yang lain biar lambat," ucapnya disambut gelak tawa para pejabat dan tamu undangan yang hadir. [caption id="attachment_310314" align="alignnone" width="300"] Bupati Batola H Bahrul Ilmi di Musrenbang di Mahligai Pancasila, Kamis (24/4). (Wartabanjar.com/ist)[/caption] H Muhidin bahkan mempertanyakan kepada Wamendagri Bima Arya terkait aturan kepala daerah menghadiri undangan Gubernur. "Pak mentri adakah aturan kalau tidak mengindahkan undangan (Gubernur) berapa kali ada sanksi. Ini kita tegas," ucapnya disambut tawa seisi ruangan. (atoe) Editor Restu