WARTABANJAR.COM, JAKARTA – Buntut liburan Bupati Indramayu, Lucky Hakim, ke Jepang tanpa izin Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tidak sebatas pemanggilan.
Kini, dana untuk liburan Lucky yang ternyata bersama keluarga itu, tengah diusut Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri.
Pemeriksaan oleh Itjen Kemendagri tersebut, untuk memastikan apakah perjalanan tersebut menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau tidak.
“Kami perlu mengonfirmasi ke beberapa pihak, misal apakah ada penggunaan uang negara di sini dan apakah ada potensi penerimaan uang dari pihak-pihak tertentu. Ini kan harus dikembangkan,” ujar Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya, kepada awak media di depan Gedung B, Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa (8/4/2025).
Baca juga:Tarif Impor Donald Trump Akan Digugat Organisasi Pengusaha AS
Jadi, tandas Wamendagri, pemeriksaan bersifat menyeluruh akan dilakukan oleh Inspektorat Kemendagri.
Bima Arya mengatakan, pendalaman terhadap aliran dana itu masih dilakukan oleh Inspektorat tanpa melibatkan lembaga audit lain seperti BPK, BPKP, maupun PPATK.
Sebelumnya, Lucky Hakim mengklaim bahwa liburannya ke Jepang saat momentum Lebaran Idulfitri 1446 Hijriah menggunakan dana dan fasilitas pribadi, bukan berasal dari anggaran Pemerintah Kabupaten Indramayu.
“Saya jelaskan bahwa saya berangkat dari tanggal 2 April dan kembali sampai di Indonesia tanggal 7 April. Tidak menggunakan fasilitas negara, uang pribadi,” ujar Lucky kepada awak media di depan Gedung B, Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa (8/4/2025). (Berbagai sumber)
