WARTABANJAR.COM, JAKARTA – Rencana mundur Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto setelah Lebaran, rasa-rasanya bakal menjadi sentimen positif di kalangan pelaku pasar.
Suka atau tidak, saat ini, kinerja keduanya sudah tidak relevan membantu Presiden Prabowo Subianto.
“Berita terkait rencana resign Sri Mulyani dengan Airlangga Hartarto, mungkin habis Lebaran ya, harusnya menjadi sentimen posisif bagi pelaku pasar. Kenapa? Kita akan jelaskan,” papar Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira dilansir Inilah Kalsel, Minggu (16/3/2025).
Dijelaskan Bhima, selama ini, cara-cara Sri Mulyani mengelola anggaran, bertolak belakang dengan keinginan Presiden Prabowo Subianto. Soal penerimaan pajak, misalnya, mengalami penurunan yang cukup besar. “Karena Coretax dan permasalahan administrasi pajak yang tidak disiapkan dengan matang. Itu efeknya ke mana-mana,” ungkapnya.
Padahal, kata dia, Sri Mulyani sudah dibantu 3 wamen dengan masuknya Anggito Abimanyu. Anehnya, Sri Mulyani cenderung menunda terbentuknya Badan Penerimaan Negara. “Padahal, badan penerimaan negara ini bisa membuat lebih fokus genjot pajak dan kepatuhan pajak.” kata Bhima.
Kedua, lanjut Bhima, Sri Mulyani tidak mampu mengerem utang ketika menjabat menkeu di era Jokowi.
Utang super jumbo digunakan untuk membangun infrastruktur tanpa perencanaan yang baik. Akibatnya, utang pemerintah menggunung cepat, bunga utangnya memberatkan anggaran.
“Nah, paniknya sekarang. Tahun 2025 dilakukan efisiensi besar-besaran tanpa perencanaan matang. Dampaknya ke mana-mana, sektor usaha atau swasta berat,” imbuhnya.