Hal itu bertujuan untuk memastikan bahwa BBM yang disediakan oleh Pertamina di setiap SPBU memenuhi pengujian terhadap standar baku mutu BBM.
“Pertamina juga diharapkan agar memaksimalkan fungsi manajemen risiko untuk melakukan peninjauan terhadap seluruh prosedur operasional standar proses pengadaan barang atau jasa untuk memitigasi potensi masalah serupa terjadi kembali di kemudian hari,” jelasnya.
Hal itu lanjut Yeka, sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Ombudsman juga menyoroti indikasi penyimpangan dalam pengadaan BBM impor, seperti pengkondisian kebutuhan impor.
“Jika impor BBM jenis RON 90 dikondisikan tanpa dasar yang jelas, itu menunjukkan potensi manipulasi data kebutuhan yang bertentangan dengan prinsip transparansi dalam pengadaan sebagaimana diatur dalam Peraturan BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara,” tegasnya.
Baca juga: TERUNGKAP! Harta Fantastis Maya Kusmaya, Petinggi Pertamina yang Diduga Dalang Oplosan Pertamax!
Menurut Yeka, BBM merupakam barang publik yang memiliki dampak strategis terhadap kehidupan masyarakat.
Ia menegaskan bahwa pertamina memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa BBM yang disediakan termasuk Pertamax, sesuai dengan standar baku mutu sebagaimana diatur dalam Permen ESDM Nomor 25 Tahun 2021. (pwk/berbagai sumber)
Editor: purwoko
