WARTABANJAR.COM, JAKARTA – Ekonomi Indonesia terus berkutat di angka 5% meskipun berbagai jurus fiskal dari Menteri Keuangan Sri Mulyani diterapkan. Angka ini jauh tertinggal jika dibandingkan dengan Vietnam yang mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 7,09% pada 2024. Ada pelajaran berharga yang harus dipelajari Indonesia dari negara tetangga tersebut. Ekonom dari UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, mengungkapkan bahwa Vietnam, dengan Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai US$476,3 miliar atau sekitar Rp7.716 triliun, menunjukkan keberhasilan kebijakan fiskal yang lebih inklusif, berani berinovasi, dan responsif terhadap tantangan global. BACA JUGA:Rencana Kenaikan PPN 12 Persen, Wakil Ketua DPR Ingatkan Sri Mulyani Soal Peningkatan Inflasi Sementara Indonesia, meskipun memiliki potensi besar dan dipimpin oleh Sri Mulyani yang dikenal sebagai teknokrat berpengalaman, masih belum mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan. "Perbedaan ini bukan hanya soal angka, tapi filosofi pembangunan dan arah kebijakan. Vietnam lebih maju dengan pendekatan yang inklusif, sementara Indonesia cenderung tertinggal," ujar Achmad Nur, Jakarta, Senin (6/1/2025). Salah satu kunci keberhasilan Vietnam, menurut Achmad Nur, terletak pada kebijakan fiskalnya yang lebih ramah terhadap kelas menengah dan sektor-sektor yang menyentuh masyarakat luas. Kebijakan ini berdampak pada meningkatnya daya beli, pertumbuhan sektor informal yang berkembang menjadi sektor formal, dan menariknya investasi ke sektor-sektor produktif. Sebaliknya, Indonesia lebih memprioritaskan kebijakan yang menguntungkan kalangan elite ekonomi, sementara kebijakan fiskal yang diterapkan justru lebih membebani masyarakat kelas menengah. "Vietnam memberikan insentif pajak dan stimulus ekonomi yang lebih banyak untuk sektor yang melibatkan masyarakat. Sementara di Indonesia, kebijakan fiskal justru membuat daya beli kelas menengah tergerus," tambahnya. Vietnam juga menawarkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang lebih rendah, yakni 8%, berbanding dengan 11% di Indonesia. Meskipun hanya selisih 3%, perbedaan ini memiliki dampak besar bagi usaha kecil dan menengah (UKM). Bahkan, Sri Mulyani sempat mengusulkan kenaikan PPN Indonesia menjadi 12%, meski akhirnya dibatalkan oleh Presiden Prabowo untuk semua komoditas, kecuali barang mewah. “Dengan tarif PPN yang lebih rendah, biaya produksi dan harga barang di Vietnam jauh lebih terjangkau. Ini mendorong konsumsi domestik dan meningkatkan daya saing produk lokal di pasar ekspor," terang Achmad Nur. BACA JUGA:Cek Fakta Sri Mulyani Bagikan Hadiah Uang Rp 15 Juta Sementara itu, kebijakan fiskal Indonesia, yang cenderung lebih membebani kelas menengah, justru menurunkan daya beli dan mempersulit perkembangan usaha kecil. Menurut Achmad Nur, kebijakan fiskal yang ada di Indonesia seharusnya lebih berpihak pada kelas menengah sebagai motor penggerak ekonomi. "Sementara Vietnam justru menjadikan kelas menengah sebagai pilar utama perekonomian, Indonesia lebih menguntungkan golongan atas dengan kebijakan yang tidak adil bagi masyarakat menengah,” pungkasnya.(Wartabanjar.com/Inilahkalsel.com) editor: nur muhammad