WARTABANJAR.COM, JAKARTA - Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri memastikan bahwa para anggotanya akan bersikap netral saat Pilkada 2024. Kepastian itu disampaikan Kadiv Propam Polri Irjen Abdul Karim dalam rapat koordinasi (rakor) tingkat nasional. Dalam rakor yang digelar di Auditorium Mutiara, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta Selatan, dirinya menyampaikan beberapa langkah strategis yang ingin dilakukan. Dia menyebutkan langkah strategis itu disampaikan dalam rakor untuk menyamakan persepsi seluruh anggota. "Commander wish yang saya sampaikan ini pada prinsipnya untuk menyamakan persepsi kebijakan pimpinan. Diharapkan bisa tergelar sampai dengan ke tingkat polda-polda. Di samping itu juga, terkait menghadapi Pilkada serentak yang akan kita hadapi pada bulan November, yang pada saat ini sudah memasuki tahapan kampanye," jelas Karim kepada wartawan, Kamis (26/09/2024). Baca juga: Ketua Parlemen Indonesia – Papua Nugini Bertemu Bahas Solidaritas Melanesia Dia menjelaskan, untuk langkah strategis menjelang Pilkada, setiap anggota harus terus diingatkan soal netralitas. Dia juga menekankan kepada setiap anggota Polri yang ikut dalam Pilkada harus benar-benar sudah keluar dari instansi. "Terkait mengenai pilkada, memang secara fokus kita lebih kepada masalah netralitas. Sudah jelas kebijakan pimpinan kita bawah Polri harus netral dan ini sudah ada semua mekanisme dan aturannya. Dan kita akan lakukan tindakan tegas apabila kita temukan fakta di lapangan anggota yang terlibat dalam Pilkada," terang Karim seperti dikutip Wartabanjar.com. "Disamping itu juga ada beberapa juga anggota Polri yang mengikuti Pilkada yang harus betul-betul dia sudah keluar dari penekanan dari anggota Polri dan kita mencoba untuk jangan sampai institusi juga terlibat dalam hal itu," sambungnya. Baca juga: PT PLN Pastikan Keandalan Pasokan Listrik di Gardu Induk Seberang Barito Langkah strategis lain yang menjadi topik pembahasan dalam rakor adalah menyangkut penegakan hukum. Dia menjelaskan pihaknya selalu terbuka atas usulan dan masukan dari masyarakat terlebih melalui media sosial sesuai dengan perkembangan zaman. "Menyangkut masalah penegakan hukum secara internal, tentunya, kedisiplinan anggota, kode etik. Kita mencoba untuk bagaimana menghadapi masalah-masalah yang terjadi sekarang yang berkembang di masyarakat. Jadi bagaimana memitigasi setiap kasus, kasus yang viral khususnya menyangkut masalah wanita dan anak, ini kan sangat konsen bagi publik," sebut Karim. Dirinya menekankan jika DivPropam betul-betul mengawal menegakkan kasus tersebut secara objektif. Masalah-masalah menyangkut anggota yang terjadi di wilayah akan ditangani dengan tegas dan transparan. Baca juga: Warga Gunung Ulin Dukung Kemenangan H Rusli-Syairi "Kita harus perlu tegas dan transparan juga kepada publik bahwa kita juga menerima semua koreksi dari masyarakat, masukan-masukan atau sampai hujatan-hujatan masyarakat itu harus siap sebagai Propam. Karena dengan adanya hal seperti ini, kita akan memperbaiki organisasi," pungkasnya.(Sidik Purwoko) Editor: Sidik Purwoko