"Kajati harus tetap, karena mereka yang akan menangani Gakkumdu di daerah tersebut. Nanti saya akan menyampaikan kembali kepada Panglima TNI, Kapolri, dan Pak Jaksa Agung, agar mereka tetap bertahan sampai Pilkada serentak selesai," ujar Hadi seperti dikutip Wartabanjar.com, dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 wilayah Bali dan Nusa Tenggara, Selasa (30/07/2024). Selain itu, Hadi juga meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto terkait hal sama. Jangan sampai ada mutasi jabatan sebelum pilkada serentak selesai. Baca juga: Satgas Judi Online Enggan Klarifikasi Sosok T ke Benny Rhamdani "Kami juga mengharapkan kepada pimpinan TNI Polri untuk tidak merotasi pejabatnya sampai dengan Pilkada serentak selesai," kata Hadi. Ia menjelaskan, tujuan kebijakan ini adalah untuk memastikan pelaksanaan pilkada dan pengelolaan anggaran berjalan dengan baik. "Supaya rencana yang telah disusun, termasuk anggaran yang sudah disiapkan, dapat dikelola dengan baik," ucapnya. "Ya, Panglima TNI dan Kapolri sudah merencanakan hal ini, kecuali bagi mereka yang sudah pensiun sebelum Pilkada, mereka harus pensiun. Tapi yang belum, TNI Polri tetap bertugas," pungkas Menko Polhukam tersebut. Baca juga: KPK Bantah Megawati Jika Kadernya Ingin Jerat Kader PDIP Sentra Gakkumdu merupakan forum yang dibentuk untuk menangani dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu, baik pada rezim Pemilu maupun rezim Pemilukada. Dalam konteks ini, UU Pemilukada 2016 telah mengatur keberadaan Sentra Gakkumdu yang dirancang untuk mengawal penanganan tindak pidana Pemilu pada Pemilukada serentak tahun 2018.
Secara filosofis, tujuan utama pembentukan Sentra Gakkumdu ialah untuk mencapai keadilan Pemilu dalam proses demokrasi dan memastikan bahwa setiap individu dapat melaksanakan hak politik mereka tanpa dicederai oleh praktik-praktik politik yang merugikan, bahkan membuat hak-hak politik individu tidak dapat dilaksanakan.