Lebih jauh, dia menyebut bahwa masyarakat Jabodetabek sudah menyadari dan merasakan bahaya dari menumpuknya kendaraan di Jakarta. Selain menimbulkan kemacetan, polusi udara menjadi salah satu faktor terbesar dukungan masyarakat akan kebijakan pembatasan usia dan kepemilikan kendaraan di DKJ.
Baca juga: PPATK Diminta Bongkar Legislatif dan Yudikatif, Usai Sebut Lingkungan DPR Terpapar Judi Online
“Faktor kemacetan dan polusi udara menjadi dua hal terbesar yang dipertimbangkan responden kami yang pada akhirnya membawa mereka untuk setuju dengan adanya pembatasan usia dan kepemilikan kendaraan di Jakarta dengan masing-masing berjumlah 44,7 persen dan 26,8 persen. Dua hal tersebut yang secara fakta menjadi momok bagi masyarakat di Jabodetabek,” sebut dia.
Publik menyarankan, pemerintah harus menyiapkan langkah-langkah untuk mempermudah implementasi kebijakan tanpa harus mengorbankan kenyamanan mobilitas warga. Hal itu jika kebijakan pembatasan kendaraan akan diterapkan.
“Masyarakat menuntut agar pemerintah dapat meningkatkan layanan transportasi umum dan melakukan integrasi antar moda transportasi publik agar kebijakan ini dapat dengan mudah diterapkan. Dua hal tersebut disampaikan oleh 91,5 persen dan 80,9 persen responden kami dan ini sangat tinggi sekali,” pungkasnya.
Baca juga: Menko PMK: Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi Online Bisa Dipidana, Segini Dendanya
Survei diselenggarakan sejak tanggal 11 hingga 14 Juni 2024 dengan metode pengambilan data computerized assisted self-interview (CASI). Dalam survei, sebanyak 445 responden dengan rentang umur 17-55 tahun menyampaikan respon atas pertanyaan pendata. (Sidik Purwoko)
Editor: Sidik Purwoko
