Padahal kata dia, setiap rapat DPR dengan Kementerian Agama (Kemenag), pihaknya selalu mengingatkan agak pemerintah tak boleh didikte oleh perusahaan terkait pelayanan haji.
“Setiap rapat dengan Kementerian Agama (Kemenag), DPR selalu meminta agar pemerintah tidak didikte oleh perusahaan. Pemerintah harus mendikte, sehingga kita bisa memilih tempat yang layak karena jumlah kita besar dan posisi kita kuat,” jelasnya.
Baca juga: Indonesia Bakal Dapat Limpahan Daging Kurban dari Mekkah, Ini Pengirimnya
Sehingga kata Muhaimin, perlu adanya revolusi dalam penyelenggaraan haji 2024 agar hal ini tak terjadi lagi di tahun-tahun berikutnya.
“Harus ada revolusi penyelenggaraan haji dari awal, perbaikan total sehingga kondisi yang memprihatinkan ini tidak terulang lagi. Revolusi penanganan haji dimulai dari sini, kita akan benahi total,” imbuh dia.
Dalam sidak ini, Cak Imin berharap agar temuan-temuan ini dapat segera ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait untuk meningkatkan kenyamanan dan kesejahteraan jemaah haji Indonesia di masa mendatang. (Sidik Purwoko)
Editor: Sidik Purwoko
