WARTABANJAR.COM, JAKARTA - Wacana perubahan tarif Kereta Rel Listrik (KRL) Jabodetabek pada tahun ini masih dalam pembahasan. Pihak Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tengah membahas wacana ini dengan pihak-pihak terkait. Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Adita Irawati menyebut, pihaknya belum bisa menentukan kapan realisasi penyesuaian itu bakal dilakukan. "Masih dalam pembahasan bersama operator dan stakeholders lain. Masih belum ditetapkan kapan akan dilakukan penyesuaian," kata Anita, Selasa (23/04/2024). Baca juga: Disebut Terburuk Di Dunia, Pengamat: Bandara Syamsuddin Noor Masih Bagus Kok! Sementara menurut pengamat transportasi, tarif KRL Jabodetabek tidak mengalami penyesuaian atau kenaikan sejak tahun 2016. Sementara tarif Bus Trans Jakarta sendiri sudah sejak tahun 2005 masih sama. Selain integrasi fisik, jaringan dan informasi, diperlukan integrasi pembayaran. Pembayaran tiket terpadu untuk perjalanan single moda ataupun multimoda. "Integrasi semua moda transportasi dalam platform yang terhubung dan personal sebagai layanan first mile last mile," kata Djoko Setijowarno, Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat. Baca juga: Polisi Tak Akan Beri Rehabilitasi kepada Rio Reifan, Ini Alasannya Dirinya menjelaskan, survei terhadap pengguna KRL Jabodetabek oleh LM FEUI (2016), menyebutkan penumpang yang memiliki penghasilan Rp 3 juta – Rp 7 juta per bulan sebanyak 63,78 persen. Kemudian hasil survei Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) – Badan Kebijakan Transportasi (BKT) Kemenhub tahun 2021, menyatakan penumpang yang memiliki penghasilan kurang dari Rp 4 juta sebulan sebanyak 56,06 persen dan lebih dari Rp 4 juta sebanyak 43,94 persen. Pengguna KRL Jabodetabek mayoritas bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan paling tinggi Rp 4 juta. "Rata-rata upah minimum regional (UMR) Jabodetabek mengalami penyesuaian atau kenaikan setiap tahunnya. Saat ini UMR Prov. DKI Jakarta Rp 5.067.381, Kota Bogor Rp 4.813.988, Kota Depok Rp 4.878.612, Kota Tangerang Rp 4.760.289, Kota Tangerang Selatan Rp 4.670.791, dan Kota Bekasi Rp 5.343.430," papar Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata itu. Baca juga: Ngeri! Suami Mutilasi Istri, Potongan Tubuhnya Ditenteng, Dagingnya Sempat Dijajakan ke Tetangga Jika ada penyesuaian tarif KRL Jabodetabek, dirinya berharap anggaran PSO Perkeretaapian dapat dialihkan untuk menambah anggaran bus perintis yang dioperasikan di seantero Nusantara. Hal itu supaya tidak ada ketimpangan anggaran. "Solusi agar masyarakat lemah tidak terbebani dengan kenaikan tarif Transjakarta dan KRL Jabodetabek, Pemprov DKI dan PT KCI bisa menerapkan cara yang diberlakukan Pemprov Jawa Tengah (Trans Jateng) dan Pemkot. Semarang (Trans Semarang) dalam memberikan subsidi penumpang bus," katanya seperti dikutip Wartabanjar.com. Baca juga: Google PHK 200 Karyawan Penting meski Pendapatan Iklan Mulai Normal Menurutnya, tarif Trans Semarang yang dikelola Pemerintah Kota Semarang Rp 4.000. Lalu ada tarif khusus Rp 1.000 yang diberikan pelajar/mahasiswa, pemegang kartu identitas anak (KIA), anak usia di bawah lima tahun (balita), disabilitas, isian (usia 60 tahun ke atas) dan veteran. Sementara Trans Jateng yang dikelola Pemprov. Jawa Tengah bertarif Rp 4 ribu, diberikan tarif separuh (Rp 2 ribu) untuk pelajar, mahasiswa dan buruh. "Pihak Pengelola Transjakarta dan PT KCI bisa membuka pendaftaran bagi warga yang mau mendapatkan tarif khusus itu. Jika buruh, selain menunjukkan KTP, mereka juga bisa menunjukkan surat keterangan dari tempat bekerja atau RT setempat," paparnya. Baca juga: Ngeri! Suami Mutilasi Istri, Potongan Tubuhnya Ditenteng, Dagingnya Sempat Dijajakan ke Tetangga Jika ketahuan berbohong (mungkin ada yang melapor atau ada petugas yang bisa memverifikasi), tarif khusus itu bisa dicabut. dan bisa juga untuk sementara waktu tidak boleh menggunakan bus Transjakarta. Mengutip penelitian Dwi Ardianta, Hengki Purwoto dan Agunan Samosir dalam Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik Trisakti (Juli 2022), menyimpulkan pemberian public service obligation (PSO) KRL Jabodetabek tidak tepat sasaran karena sekitar 60 persen pengguna adalah kelompok mampu. Volume penumpang KRL Jabodetabek tidak terpengaruh terhadap penyesuaian/kenaikan tarif terutama pada kelompok masyarakat mampu. Karakteristik penumpang didominasi oleh kelompok berpenghasilan tinggi dan jenis perjalanan komuter yang bersifat inelastis. Nilai elastisitas terhadap tarif KRL Jabodetabek tergantung pada karakter perjalanan, karakter penumpang, karakter dan layanan kota, dan besaran dan arah perubahan tarif. Baca juga: Pasca Kalah Lawan Irak, Timnas Indonesia U-23 Dinilai Masih Layak Dapat Pujian Menurut Kemenko Maritim dan Investasi (Februari, 2024), sebanyak 6,704 juta penduduk di Jabodetabek membutuhkan penyediaan layanan angkutan umum setiap hari. Jumlah penumpang angkutan umum commuting (penumpang per hari) untuk Transjakarta sebanyak 1,17 juta penumpang (tahun 2023), KRL Jabodetabek 952 .000 penumpang, MRT Jakarta 278.955 penumpang (tahun 2023), LRT Jabodebek 54.117 penumpang (tahun 2023), LRT Jakarta 2.800 penumpang (tahun 2023), Trans Jabodetabek 55.442 penumpang (tahun 2022), JR Connection 6.948 penumpang (tahun 2022) dan Trans Pakuan di Bogor 11.317 penumpang (2023). Potensi penduduk dilayani angkutan umum dalam radius 500 meter dari simpul sebesar 7,97 juta orang. Total dalam sehari 2,532 juta penumpang per hari. Tahun 2023, Pemerintah melalui DIPA Kemenkeu menganggarkan PSO untuk Perkeretaapain sebesar Rp 3,5 triliun. Sebanyak Rp 1,6 triliun (0,48 persen) diberikan untuk PSO KRL Jabodetabek. Sementara di tahun yang sama anggaran untuk bus perintis di 36 provinsi hanya diberikan Rp 177 miliar, 11 persen dari PSO KRL Jabodetabek, sungguh tidak berimbang. Kepentingan layanan transportasi umum daerah 3 T (Terdepan, Tertinggal dan Terluar) se Indonesia kalah jauh ketimbang warga Jabodetabek. (Sidik Purwoko) Baca juga: 3 Perusahaan dengan Tenaga Asing Jadi Sasaran Operasi JAGRATARA Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin Editor: Sidik Purwoko