“Setahu saya, rapat kerja terakhir itu bersama Menteri Hadi Tjahjanto saat itu di bulan September 2023. Oleh karena itu tentu sebagai menteri baru saya harus melaporkan juga capaian Kementerian ATR/BPN di tahun 2023 sekaligus melaporkan apa saja yang menjadi prioritas Kementerian ATR/BPN ini di tahun 2024,” sambung AHY.
Dengan paparannya di Komisi II dirinya berharap mendapat masukan dan bisa berdiskusi menemukan permasalahan yang dihadapi pemerintah.
“Itu yang ingin saya sampaikan mudah-mudahan mendapatkan banyak masukan, feedback, sekaligus juga kita bisa berdiskusi dan mencari solusi terbaik karena 1 bulan terakhir ini saya tentu berupaya untuk belanja masalah termasuk sudah langsung turun ke lapangan,” ujarnya.
AHY mengakui spektrum permasalahan di bidang agraria pertanahan termasuk tata ruang sangat luas. Dirinya juga berharap bisa menjadikan isu rakyat dan keadilan agar masyarakat bisa memiliki kepastian hukum.
“Isu rakyat, isu keadilan tetapi juga ini diharapkan bisa menjadi landasan yang kuat untuk bisa menopang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia termasuk menghadirkan iklim investasi yang juga baik, nyaman bagi semua, dan tentunya kalau memiliki kepastian hukum kita ingin pertumbuhan ekonomi kita semakin baik di masa depan,” pungkasnya. (Sidik Purwoko
Editor: Sidik Purwoko
