WARTABANJAR.COM, BANJARBARU - Realisasi pendapatan APBD dan realisasi belanja APBD Kalimantan Selatan (Kalsel) mengalami peningkatan sampai dengan 30 November 2023. Namun, tbeberapa Kabupaten Kota yang masih belum mencapai target, salah satunya Kota Banjarbaru dengan realisasi yakni 69 persen. Hal ini diungkap oleh Kepala DJPb Kalsel, Syafriadi pada saat gelar press rilis terkait perkembangan realisiasasi APBN Regional Kalsel, di Kantor Direktorat Jendral Perbendaharaan (DJPb) kalimantan Selatan (Kalsel) beberapa waktu lalu. “Untuk datanya ini sudah kami share ke BPKAD. Dari data yang ada ini ada tiga daerah yang masih di bawah 90 persen, yaitu Tapin, Banjarbaru, dan yang terakhir itu Banjarmasin,” ungkap Syafriadi, Rabu (27/12). Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Banjarbaru, Jainudin saat ditemui wartabanjar.com di kantornya pada Rabu (27/12) lalu menanggapi hal tersebut. Ia menyatakan, bahwa realisasi belanja dan pendapatan APBD Kota Banjarbaru sudah naik. “Alhamdulillah realisasi dan pendapatan kami naik per 27 Desember 2023 ini,” ujar Jainudin kepada wartabanjar.com. Ia menyatakan, realisasi belanja dan pendapatan APBD Kota Banjarbaru ada pada angka 89,58 persen per tanggal 27 Desember 2023. Artinya, dalam kurun waktu kurang lebih satu bulan sejak data yang dikeluarkan DJPb Kalsel, realisasi dan pendapatan APBD Banjarbaru naik sekitar 20 persen. “Target kami ada diangka Rp 1,5 triliun dan realisasinya ada diangka Rp 1,3 triliun, artinya kami bisa mengejar dan sedikit lagi untuk mencapai 90 persen,” tambahnya lagi. Ia juga mengungkap, Pendapatan Asli Daerah Banjarbaru per tanggal 19 Desember 2023 sudah melampaui target yakni hingga 112 persen. “Target PAD kami secara umum itu sekitar 1,1 triliun, sementara perolehan PAD Kota Banjarbaru per 19 Desember ini melampaui target jadi 1,3 triliun,” pungkasnya. Pria yang akrab disapa Pak Jay itu juga menyampaikan akan melakukan beberapa hal agar realisasi pendapatan dan belanja APBD Banjarbaru bisa mencapai target di setiap SKPD, diantaranya penyusunan kebutuhan belanja daerahmsesuai RPJMD, mempercepatan proses pelelangan anggaran belanja daerah hingga melakukan monev terhadap SKPD yang realisasinya masih rendah. (nurul octaviani) Baca Juga : Cara Membawa Tahanan Dua   Editor : Hasby