WARTABANJAR.COM, MARTAPURA - Rapat koordinasi jelang Haul KH Muhammad Zaini bin Abdul Ghani atau Abah Guru Sekumpul yang ke-19 digelar di Aula Barakat pada Kamis (14/12/2023). Pihak terkait menyampaikan persiapan-persiapan yang sudah dilakukan guna menyambut Haul Abah Guru Sekumpul. "Beberapa langkah persiapan telah dilakukan Pemkab Banjar bersama Forkopimda dan semua pihak terkait seperti tahun-tahun sebelumnya, tetapi dievaluasi sehingga pada tahun 2024 ini akan terlaksana lebih baik lagi,” ujar Saidi Mansyur. Perwakilan tim posko induk, Haji Abdel Rahman menyampaikan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan berbagai SKPD di Kabupaten Banjar. Terkini, ia membeberkan rencana pelaksanaan Haul Abah Guru Sekumpul sekitar pertengahan Januari 2024. Baca Juga Kronologi Laka di Jalan A Yani km 22 Terusan Pelaihari  "Menyesuaikan rutinitas kami yakni pada malam Senin, haul bisa dilaksanakan antara tanggal 14 hingga 21 Januari 2024," ungkapnya. Persiapan lain juga sudah dilaksanakan. Seperi menyiapkan puluhan ribu relawan, posko hingga ratusan kantung parkir. "Sejauh ini sudah ada 18 ribu relawan, 550 kantung parkir," ungkap Haji Abdel lagi. Sebanyak 550 kantung parkir itu mampu menampung 477 ribu lebih kendaraan baik sepeda motor, mobil, hingga bus. Ada pula rencana pemberian stiker di kendaraan para jemaah, menyesuaikan jalur atau jalan yang akan dilewati. "Supaya bisa terkondisikan, kita rencananya akan memberi stiker merah, biru, dan kuning," tambahnya. Stiker berwarna biru, akan diberikan kepada para jemaah yang melintasi daerah Hulu Sungai atau Tapin. Stiker berwarna kuning, akan diberikan kepada para jemaah yang melintasi daerah Tanah Laut, Kiram, Cempaka, dan Banjarbaru. Sedangkan stiker berwarna merah, akan diberikan kepada para jemaah yang melintasi daerah Barito Kuala, Banjarmasin, Sungai Tabuk, dan Banjarbaru. Tak lupa, ia juga menyampaikan keinginan ahli waris dalam pelaksanaan haul kali ini yang bertepatan dengan masa kampanye. "Berdasarkan pernyataan ahli waris bahwa kegiatan haul bersifat keagamaan, maka tidak diperkenankan ada pihak mengklaim atau menunggangi kegiatan tersebut dengan politik praktis," tegas Haji Abdel. (nurul octaviani) Editor Restu