WARTABANJAR.COM, BATULICIN – Penguatan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) jadi fokus utama Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Pemkab Tanbu) untuk mendorong pembangunan.
Reformasi Birokrasi jadi kebutuhan di tengah dinamika kompleksitas global. Sedangkan SAKIP adalah integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.
Guna menerapkan hal tersebut, Pemkab Tanbu menggelar workshop percepatan dan penguatan reformasi birokrasi dan SAKIP, pada Selasa, 11 sampai Rabu, 12 Desember 2023.
Bertempat di Aula BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Workshop dibuka Bupati Tanbu Zairullah Azhar diwakili Sekda Ambo Sakka.
Bupati dalam sambutannya disampaikan Sekda Ambo Sakka mengatakan menyambut baik dilaksanakannya Workshop tersebut.
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Tanbu dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi perencanaan dan sisi pelaksanaan.
Pada sisi perencanaan, konteks Reformasi Birokrasi perlu peningkatan akselerasi tata kelola pemerintahan yang mendorong percepatan pencapaian pembangunan nasional umumnya dan pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu khususnya.
Pada sisi pelaksanaannya, pengelolaan Reformasi Birokrasi perlu peningkatan agar bisa dirasakan masayarakat.
Bupati berharap peserta workshop agar mampu meningkatkan pemahaman tentang perencanaan dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan implementasi SAKIP.
“Sehingga dapat membangun masa depan yang lebih cerah bagi daerah, terutama dalam menggapai cita-cita bersama demi terwujudnya Tanah Bumbu Bersujud Menuju Serambi Madinah.”
Terpisah, Kabag Organisasi Setda Tanbu Arif Rahman Hakim menambahkan tujuan umum dilaksanakan workshop yakni mendorong peningkatan pembangunan reformasi birokrasi dan SAKIP baik pada tingkat Pemerintah Daerah maupun pada tingkat Perangkat Daerah.
Juga memperkuat pemahaman kepada Perangkat Daerah/Unit Kerja tentang peran perencanaan dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi serta Implementasi SAKIP dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
