Kementerian Kominfo sendiri tidak berwenang untuk mencampuri proses hukum tersebut walaupun terkait dengan aktivitas di ruang digital.
“Jadi kan saya bilang proses hukumnya biar jalan. Itu ranahnya aparat penegak hukum untuk memproses publik figur maupun influencer yang sedang tersandung kasus serupa. Ini bukan ranah Kominfo,” jelasnya.
Menurut Menteri Budi Arie, pernyataannya dalam Rapat Kerja dengan Komisi I DPR RI mengenai duta anti judi slot ini tidak secara khusus mengarah pada figur publik tertentu.
“Duta itu, dalam pengertian ayo kita sama-sama jadi orang yang mengkampanyekan anti judi online. Jadi siapapun bisa ambi bagian, kalian (jurnalis) mau jadi duta juga boleh,” ungkapnya.
Dia juga berpendapat tidak perlu ada seleksi khusus untuk menjadikan seorang Warga Negara Indonesia sebagai duta anti judi slot.
“Ini bukan soal satu artis ya, semuanya, selebgram, atau siapapun. Para artis yang diduga mempromosikan judi online bisa kita bina untuk menjadi duta antijudi online,” tandasnya.(rilis)
Editor Restu
