Efendi, jemaah rombongan delapan BTH 8 asal Riau juga menyampaikan hal sama, membantah keterangan politisi Demokrat. Menurutnya, info penghentian sementara layanan katering sudah jauh hari disosialisasikan oleh petugas Kloter. “Kita sudah mengambil antisipasi dengan memesan kepada pihak katering yang siap membantu kami untuk memberikan konsumsi selama tiga hari tersebut,” ujarnya.
Anggota rombongan satu BTH 11 asal Pelelawan, Faisal Faris Abdul Majid, bahkan merinci bahwa sosialisasi itu sudah dilakukan melalui WA Group dan juga secara langsung melalui Ketua Regu dan Ketua Rombongan. Mereka selanjutnya mencari solusi dalam menyiapkan makanan pada saat layanan katering dihentikan.
“Dihentikan setahu kami info dari petugas Kloter karena transportasi menuju hotel macet. Di media juga kami baca berita seperti itu,” ujarnya.
“Petugas Kloter mengajak jemaah berembug. Didapat hasil kesepakatan, masing-masing jemaah melakukan secara mandiri karena di sekitar hotel banyak pedagang yang berjualan, baik sarapan pagi, lontong dan lainnya,” sambungnya.
Praktik baik bahkan dicontohkan oleh mantan Bupati Indragiri Hulu, Riau yang saat juga menjadi jemaah haji reguler. Informasi akan penghentian sementara layanan konsumsi pada 7, 14, dan 15 Zulhijah 1444 H menggerakkan dirinya untuk berinisiatif mentraktir jemaah yang tergabung dalam kloternya, BTH 14.
Ketua Kloter BTH 12 Firman juga memastikan bahwa pihaknya sudah menyampaikan sosialisasi kepada jemaah akan pemberhentian katering pada 7, 14, dan 15 Zulhijah. Sehingga, seluruh ketua rombongan dan ketua regu mereka berembug mencari solusi, mereka mencari katering.
“Tidak benar kalau BTH 12 tidak menyosialisasikan kepada jemaah. Alhamdulillah jemaah paham dan memahami. Mereka memahami juga bahwa kondisi di tanggal 7 Zulhijah itu sudah disepakati antara Komisi VIII DPR dengan pemerintah akan pemberhentian katering tanggal itu,” tandasnya.(rls)
Editor Restu
