Mulai Tahun Depan Tak Semua Orang Bisa Beli Elpiji 3 Kg, Ini Alasannya

WARTABANJAR.COM, JAKARTA – Mulai tahun depan pembelian Elpiji 3 kilogram (kg) tidak bisa diakses dengan bebas oleh setiap masyarakat Indonesia.

Menurut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), hanya masyarakat yang terdaftar dalam data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem ( P3KE ) yang bisa membeli gas tabung melon bersubsidi tersebut.

Rencana implementasi kebijakan pembatasan di tahun depan itu dikonfirmasi Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Tutuka Ariadji.

“Ya kurang lebih begitu,” ujarnya saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (14/6/2023).

BACA JUGA: 2023, Uji Coba Beli Elpiji 3 Kg Pakai KTP Diperluas, Jawa-Bali dan NTB, Kalimantan Kapan?

Nantinya, masyakarat yang berhak dan telah terdaftar dalam data P3KE tersebut hanya perlu menunjukkan identitas alias KTP apabila ingin membeli Elpiji 3 kg.

Tutuka menuturkan, mulanya data yang digunakan adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial (Kemensos). Namun, ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dalam data DTKS, sehingga pemerintah turut melibatkan data P3KE.

“Kami memakai P3KE karena di P3KE mempunyai satgas updating, dan P3KE ini sebenarnya bersejarah, dulunya dari data BKKBN, jadi panjang histori pendataannya,” papar dia.

Ia menambahkan, tujuan pendataan ini untuk memastikan penyaluran Elpiji 3 kg bisa tepat sasaran. Terlebih, konsumsi gas subsidi tersebut trennya terus meningkat dari tahun ke tahun.

Pada 2018 realiasinya tercatat mencapai 6,53 juta metrik ton (MT), di 2019 sebanyak 6,84 juta MT, 2020 sebanyak 7,14 juta MT, 2021 sebanyak 7,46 juta MT, serta 2022 sebanyak 7,80 juta MT.

Sementara realisasi di tahun ini, hingga Mei 2023 penyalurannya sudah mencapai 3,32 juta MT. Realisasi itu setara 41,6 persen dari kuota yang ditetapkan pemerintah untuk 2023.

BACA JUGA: Tahun 2023, Elpiji 3 Kg Tak Dijual Bebas

Untuk tahun depan, Kementerian ESDM telah mengusulkan kuota Elpiji 3 kg sebanyak 8,2-8,3 juta MT. Kuota itu naik dari yang ditetapkan dalam APBN 2023 sebanyak 8 juta MT.

“Kami sebenarnya ingin satu, yaitu jadi tepat sasaran. Jadi kalau banyak mengalir untuk warung makan besar, itu kita ada menduga beberapa (disalurkan) ke tempat seperti itu. Soalnya kayaknya kok kurang terus Elpiji-nya,” ungkap Tutuka.(wartabanjar.com/berbagai sumber)

editor : didik tm