WARTABANJAR.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Diah Pitaloka, menyarankan pemerintah mencari maskapai selain Garuda dan Saudia Airlines untuk mengangkut jemaah ibadah haji 1444 Hijriah/2023.
Hal itu dilakukan guna menekan biaya ibadah haji 1444 Hijriah yang telah diusulkan oleh Kementerian Agama sebesar Rp 69.193.733.
“Bisa jadi maskapai lain ini kan untuk komparasi saja, untuk bicara pendekatan teknisnya gimana sih supaya operasional cost bisa murah. Ini akan ada di sini Garuda dan Arab Saudi. Ya 50 persen harus maskapai Saudi,” ucap Diah di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (26/1/2023).
Anggota Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid meminta peran lebih kehadiran negara pada penyelenggaraan rangkaian ibadah haji.
Hal itu diperlukan untuk menekan biaya haji reguler yang terus merangkak naik, mengingat pengguna haji kategori tersebut mayoritas bukan berasal dari kalangan atas.
Hal ini disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja BPIH Tahun 1444 H/2023 M.
“Jadi kalau melihat beban biaya haji ini semakin lama semakin mahal. Ingat Pak, yang berangkat haji reguler itu 70 persen orang-orang yang tidak mampu. Kalau yang mampu nggak mau (pakai haji reguler), pakailah haji plus yang kemarin ramai adalah Haji Furoda. Ini maksud saya. Yang reguler ini kan kita selalu bahas tiap tahun. Kenapa ini selalu kita bahas dan angkanya sampai kita minta turun. Ya kehadiran negara sampai di mana ini?” ujar Abdul Wachid, di Ruang Rapat Komisi VIII, DPR RI, di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan Jakarta, Kamis (26/1/2023).
Sebelumnya, Wachid sempat membandingkan besaran biaya penyelenggaraan dan beban biaya haji yang dibayarkan oleh calon jemaah haji asal Malaysia dan Indonesia.
Baca juga: Empat Tersangka Penganiaya Jurnalis Peliput Razia di Diskotik Diringkus Polisi
“Tadi malam saya mendapatkan masukan bahwa haji yang dilaksanakan oleh Malaysia harganya Rp108 juta tapi beban jemaah haji Malaysia hanya Rp30 juta. Kalau nggak salah ini. Artinya itu di-cover oleh negara dan di-cover oleh dana Haji,” tambahnya.
Legislator Dapil Jawa Tengah II ini menyarankan agar negara melalui kementerian terkait baik Kementerian Agama maupun Kementerian Kesehatan agar bisa mempersiapkan peran mereka setiap tahunnya, terutama terkait anggaran untuk mendukung penyelenggaran haji.
Wachid juga menyinggung adanya keterlibatan perusahaan negara, dalam hal ini Garuda Indonesia dan Angkasa Pura. Menurutnya, jika tidak bisa membuat anggaran untuk membantu penyelenggaraan ibadah haji, maka para BUMN tersebut bisa melakukannya melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR).
