WARTABANJAR.COM, PELAIHARI – Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi (RB) ditegaskan bukan sekadar ritual pemenuhan dokumen administrasi tahunan.
Hal tersebut menjadi sorotan Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut (Tala), Ismail Fahmi, saat membuka Focus Group Discussion (FGD) dan Desk Pendampingan Persiapan Evaluasi Zona Integritas serta Penguatan Evaluasi RB-SAKIP di Aeris Hotel, Banjarbaru, Kamis (21/05/2026).
Ismail Fahmi mengingatkan seluruh perangkat daerah bahwa instrumen penilaian ini merupakan wujud komitmen konkret dalam mengikis birokrasi kaku demi membangun budaya kerja yang profesional, transparan, dan berorientasi penuh pada pelayanan publik.
Baca Juga: Kembali Klarifikasi Anggaran Susu, Buah, Plus Mi Instan, Wawali Banjarmasin Akui Teledor
”Reformasi birokrasi dan SAKIP adalah instrumen penting untuk memastikan setiap program dan kegiatan benar-benar memberikan manfaat serta hasil yang terukur bagi masyarakat,” ujar Ismail.
Ia menambahkan, hasil evaluasi tahun 2025 harus dijadikan bahan pembelajaran bersama untuk terus melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja di tahun 2026.
Meski memberikan catatan kritis, Sekda Tala juga mengapresiasi kerja keras jajarannya. Secara khusus, ia mengapresiasi kesuksesan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) yang sukses menyabet predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), serta Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) yang meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK).
