“Pemerintah harus memiliki rencana buffering dan mitigasinya. Kalau Premium dihapus, apa alternatif BBM murah untuk masyarakat?” kata Mulyanto.
Mulyanto pun mempertanyakan, apakah kompensasi atas penugasan Pertamina untuk Premium ini dapat dialihkan ke BBM yang tersisa, sehingga harganya menjadi sama dengan harga premium?
“Kalau itu yang dilakukan, saya yakin tidak ada penentangan dari masyarakat,” sambungnya.
Mulyanto mengingatkan, Pemerintah untuk mengkaji ulang rencana penghapusan tersebut.
“Jadi, betul-betul harus dikaji terkait kondisi ekonomi masyarakat di tengah pandemi ini. Apakah, sudah tepat waktunya menghapus Premium tersebut ?” tandas Mulyanto.(aqu)
Editor Restu
