WARTABANJAR.COM - DPR RI memprotes klaim Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo bahwa pemadaman bergilir sudah tidak terjadi sejak 21 Juni 2026.

Hal ini diungkapkan Anggota Komisi XII DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PLN, Kamis (2/7/2026), di Ruang Rapat Komisi XII DPR RI, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta.

Dalam paparannya, Dirut PLN menyampaikan kondisi sistem kelistrikan Jawa-Madura-Bali (Jamali) sudah dipastikan aman sejak 21 Juni 2026.

Tidak ada lagi pemadaman bergilir menyusul dukungan pasokan batubara dari Kementerian ESDM. 

Klaim ini kemudian dikonfrontasi oleh Anggota Komisi XII Sigit Karyawan Yunianto, yang menyebut kondisi di lapangan berbeda.

BACA JUGA: Kalsel Diprediksi Bakal Alami Kemarau Ekstrem El Nino Godzilla, ini Dampak dan Cara Menanggulanginya

Baca juga Atlet Menembak Kalsel Muhammad Ikhwan Raih Dua Podium di Kejuaraan Tembak Reaksi Nasional

"Kalau Bapak tadi sampaikan 21 Juni 2026 tidak ada lagi pemadaman, betul, tapi ada menyala bergilir," ungkap Sigit.

Ia menekankan kondisi ini masih berlangsung khususnya di Kalimantan, sistem yang menurutnya luput dari sorotan karena perhatian selama ini lebih banyak tertuju pada Pulau Jawa dan Sumatera. 

Sebab itu, Sigit meminta PLN tidak hanya mengukur keberhasilan penanganan pemadaman dari kondisi Jawa Bali semata, mengingat sistem kelistrikan nasional mencakup wilayah yang jauh lebih luas dengan karakteristik pasokan energi primer yang berbeda-beda.

Ia juga meminta PLN mengedukasi masyarakat secara terbuka apabila gangguan pasokan listrik terjadi akibat masalah di sisi pembangkit, termasuk lokasi dan penyebab pastinya.

Diketahui pemadaman listrik di Kalimantan akan terus terjadi hingga September 2026 nanti.

Dalam kesimpulan rapat, Komisi XII DPR mendorong Dirut PLN untuk meningkatkan keandalan dan ketahanan pasokan listrik nasional khususnya sistem Jamali, Sumatera, Kalimantan, dan wilayah lainnya.

Termasuk agar tidak terjadi kembali blackout atau pemadaman bergilir yang signifikan, melalui penerapan early warning system, penguatan infrastruktur ketenagalistrikan, peningkatan kapasitas pembangkit, penguatan jaringan transmisi dan distribusi.