Jelang PSU Kalsel, Berikut Pernyataan Sekjen PKS

WARTABANJAR.COM, BANJARMASIN – Jelang pemungutan suara ulang (PSU) Kalimantan Selatan (Kalsel) yang berlangsung 9 Juni 2021 mendatang, Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Habib Aboe Bakar Al-Habsyi  mengatakan PSU ini adalah bagian dari demokrasi. Semua orang haruslah menghormatinya. Tidak elok jika ada pihak yang menciptakan suasana ketegangan dan permusuhan.

“Tidak perlulah bikin kegaduhan di Kalsel. Mari menumbuhkan suasana happy. Masyarakat Kalsel sudah cerdas,” katanya.

Terkait soal dijadikannya masjid atau rumah ibadah sebagai sebagai ajang kampanye terselubung, Habib Aboe menyatakan keprihatinannya.

“Berkampanyelah sesuai aturan. Kan sudah jelas ada larangan kampanye. Tentu masyarakat paham bahasa yang berbau kampanye atau tidak. Intinya, jangan menggunakan tempat ibadah untuk kepentingan sepihak,” ujarnya.

Habib Aboe juga meyampaikan kesiapan full PKS jelang PSU untuk memenangkan Paman Birin. Dari 827 TPS PSU, PKS akan ada di lapangan.

Terkait tudingan Denny soal zakat atau THR adalah politik uang, Habib Aboe dengan tegas mengatakan ini bulan Ramadhan. Hak orang mau bayar zakat, THR untuk berbuat kebaikan.

“Masa orang berbuat kebaikan dibilang money politik,” imbuhnya.

Senada dengan hal tersebut, Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kalsel, Ja’far berharap hajatan pemilihan ini berjalan dengan baik, aman dan lancar.

“Jangan ada yang menodai suasana menjadi tidak kondusif. Mari kita laksanakan PSU dengan santai. Jangan ada indikasi yang memanas-manaskan tensi di PSU yang bisa memancing keributan”, katanya beberapa waktu lalu.

Menanggapi, maraknya tudingan akan adanya kecurangan yang dilancarkan Cagub Denny Indrayana melalui medsosnya, Ja’far mengatakan jika ingin menuding sesuatu haruslah melampirkan bukti apa pun masalahnya.

“Apalagi Denny tentu tahu persis dan paham betul soal hukum. Jadi menurut saya kalau mereka merasa ada kecurangan tak perlu main di medsos, cukup buktikan saja secara hukum dan tentu ada saluran lembaga yang mengurus itu. Apalagi kalau itu hanya untuk mempengaruhi pikiran masyarakat. Jangan sampai masyarakat tertekan. Mari kita buat masyarakat enjoy sehingga mereka akan hadir di TPS,” jelasnya.

Ja’far menyayangkan adanya pernyataan dari Denny Indrayana menyebutkan Bawaslu belum profesional. Dia mengingatkan kalau Bawaslu itu lembaga resmi pemerintah.