WARTABANJAR.COM, BANJARMASIN- Humas, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melaksanakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) sekaligus menerima penyampaian aspirasi dari warga Sidomulyo serta gabungan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalsel, Selasa (5/5/2026).
Acara berlangsung di Gedung B Lantai 4 Kantor DPRD Kalsel, Kota Banjarmasin.
RDPU tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kalsel, H. Supian HK, didampingi Wakil Ketua DPRD Kalsel H. Kartoyo, SM, H. Muh. Alpiya Rakhman, S.E., M.M., serta Wakil Ketua Komisi IV, Gusti Iskandar Sukma Alamsyah.
Agenda ini membahas dua isu utama, yakni sengketa lahan warga Sidomulyo, Kelurahan Guntung Payung, Kota Banjarbaru, serta wacana penetapan Pegunungan Meratus sebagai Taman Nasional.
Ketua DPRD Kalsel, H. Supian HK, menegaskan bahwa RDPU merupakan bagian penting dalam menjalankan fungsi representasi dan pengawasan lembaga legislatif, guna memastikan pemerintahan berjalan responsif dan akuntabel terhadap aspirasi masyarakat.
Dalam forum tersebut, perwakilan warga Sidomulyo menyampaikan harapan agar mendapatkan jaminan rasa aman tanpa adanya intimidasi di tengah sengketa lahan yang melibatkan pihak TNI.
Menanggapi hal tersebut, Supian HK menyampaikan bahwa DPRD menghormati proses hukum yang sedang berjalan.
“Hari ini kita sepakat dengan pihak terkait untuk menunggu keputusan pengadilan hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Apapun hasilnya nanti, kita akan terima sebagai keputusan hukum,” ujarnya.
Ia juga menambahkan, apabila putusan nantinya tidak berpihak kepada warga, DPRD akan berupaya mencari solusi, termasuk kemungkinan program bantuan perumahan melalui mitra kerja terkait.
“Sebagai wakil rakyat, kami akan berusaha memberikan solusi terbaik, termasuk melalui program bedah rumah bagi warga yang terdampak,” tambahnya.
Selain isu sengketa lahan, RDPU juga diwarnai penyampaian aspirasi mahasiswa terkait pentingnya menjaga kelestarian Pegunungan Meratus sebagai penyangga kehidupan utama di Kalimantan Selatan.
Mahasiswa menyoroti aspek penegakan hukum lingkungan, kebijakan publik, serta keberlanjutan ekosistem di kawasan tersebut.
