WARTABANJAR.COM, JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menilai penetapan status “bencana nasional” atas banjir dan longsor di beberapa wilayah Indonesia menjadi langkah penting untuk mempercepat proses pemulihan. Status ini dianggap memudahkan koordinasi penanganan, alokasi anggaran, dan distribusi bantuan kepada korban.
Menurut DPR, penetapan bencana nasional memberi dasar hukum dan administratif agar bantuan dari pemerintah pusat bisa cepat disalurkan tanpa terhambat prosedur birokrasi. Hal ini juga mempermudah akses dana darurat dan mempercepat rehabilitasi infrastruktur kritis seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum di daerah terdampak.
DPR menyatakan dukungannya terhadap usulan dari pemerintah agar status bencana nasional segera dikeluarkan bagi daerah-daerah terdampak, sehingga penanganan bisa terintegrasi dengan mekanisme tanggap darurat skala nasional. Keputusan ini diharapkan memberi kepastian hukum dan sumber daya bagi penanganan jangka pendek hingga pemulihan jangka panjang.
DPR juga mengingatkan pentingnya transparansi pelaporan dan pengawasan pengelolaan anggaran pemulihan, agar bantuan dan rehabilitasi bisa tepat sasaran dan efektif. Evaluasi berkala disebut perlu agar dampak bencana tidak berulang dan masyarakat bisa kembali pulih dengan cepat.
