WARTABANJAR.COM, BANJARMASIN – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), H Supian HK, mengkritik penggunaan kartu vaksin sebagai persyaratan sejumlah aktivitas masyarakata.
Menurutnya, belum saatnya menjadikan kartu vaksin sebagai persyaratan.
“Sebagai wakil rakyat, saya tidak sependapat, bahkan menolak kalau kartu vaksin menjadi persyaratan,” ujarnya usai membuka Turnamen Tenis Meja Internal DPRD Kalsel di Banjarmasin, Rabu (18/8/2021).
“Apalagi persyaratan tersebut sifatnya sangat umum atau menyangkut masyarakat banyak, saya menolak,” tegas wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel V/Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Balangan dan Kabupaten Tabalong itu.
Politikus senior Partai Golkar itu mencontohkan adanya syarat bagi orang yang datang ke Duta Mall harus menunjukkan kartu vaksin, terlebih lagi kalau betul menjadi syarat bagi kaum muslim yang mau berjemaah ke masjid.
“Belum semua orang atau lebih banyak mereka yang belum mendapatkan vaksinasi, terutama rakyat kita,” ujar laki-laki kelahiran Rantau Bujur HSU Tahun 1957 itu.
“Yang banyak sudah vaksinasi COVID-19 para Aparatur Sipil Negara (ASN). Itupun mungkin belum semua ASN menjalani vaksinasi,” lanjut anggota DPRD Kalsel dua periode itu.
Mengenai instruksi Presiden Joko Widodo terkait biaya tes PCR, wakil rakyat yang bergelar sarjana hukum, magister hukum serta mendapat gelar doktor kehormatan itu menyatakan sependapat dan mendukung.
“Baik sebagai Ketua Dewan maupun wakil rakyat Kalsel saya mendukung agar tarif tes PCR itu turun,” tegas laki-laki yang menyatakan dirinya akan selalu membela kepentingan rakyat banyak itu.