Dalam kesempatan itu, Dyah juga menyinggung upaya rehabilitasi lahan kritis, termasuk kawasan bekas kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Ia menjelaskan, BPDAS melakukan pemantauan terhadap lahan kritis yang kemudian menjadi bagian dari perencanaan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL).

Perencanaan tersebut tidak hanya mencakup lahan kritis, tetapi juga kawasan bekas kebakaran, lahan rawan erosi, serta wilayah yang memerlukan penanganan akibat limpasan air.

Kawasan-kawasan tersebut selanjutnya menjadi pertimbangan dalam menentukan lokasi prioritas rehabilitasi.

Berdasarkan keterangan dalam wawancara, luas wilayah kerja yang disebutkan mencapai sekitar 8,1 juta hektare.

Sementara itu, angka lahan kritis di Kalimantan Selatan sempat disebut sekitar 791 ribu hektare. 

Kepala BPDAS Barito, Dr. Sulthani Aziz, M.Sc., menegaskan pihaknya berupaya memberikan pelayanan optimal kepada seluruh pihak yang memiliki kewajiban rehabilitasi DAS dan reklamasi hutan.

Ia mengatakan, BPDAS ingin menjadi mitra bagi para pemegang kewajiban agar pelaksanaan pemulihan lingkungan dapat berjalan dengan baik.

“Dari Ibu Dirjen sudah bilang pelayanan prima. Kita melayani supaya semua pihak yang bertanggung jawab, yang punya kewajiban dapat menyelesaikan dengan baik dan kita menjadi partner mereka dalam melaksanakan itu sendiri,” ujarnya.

Melalui peresmian klinik, peluncuran aplikasi Sekar, dan pembentukan Foredas, BPDAS Barito diharapkan dapat memperkuat sinergi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam mempercepat rehabilitasi DAS serta pemulihan kawasan hutan di Kalimantan Selatan. (Wartabanjar.com)